Perusahaan Tak Mampu Bayar THR Wajib Tunjukkan Laporan Keuangan

Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menekankan, perusahaan wajib melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2021. Mengingat masih pandemi, pihaknya mewajibkan perusahaan yang tak mampu membayar THR untuk menunjukkan laporan keuangan internal.

"Ketidakmampuan perusahaan membayar THR tepat waktu, dibuktikan dengan laporan keuangan internal secara transparan dan dilaporkan ke Disnaker setempat paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan," ujar Ida dalam diskusi daring, Jakarta, Senin (26/4).

Ida melanjutkan, pemerintah dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/6.HK.04/IV/2021 mewajibkan pembayaran THR dilakukan minimal 7 hari sebelum hari raya. Namun, bagi perusahaan yang masih memiliki hambatan diberi kelonggaran hingga H-1.

"Bagi perusahaan yang masih terdampak Covid-19 dan tidak mampu membayar THR seperti waktu yang ditentukan yaitu H-7, maka kami meminta untuk dilakukan dialog secara kekeluargaan dengan etikad baik dan membuat waktu pembayaran tertulis THR hingga H-1," jelasnya.

Pelonggaran pemberian THR hingga H-1 dilakukan untuk meminimalisir perusahaan yang mangkir membayar THR. Kemnaker hingga kini telah membuka posko aduan THR di seluruh Indonesia yang dipantau oleh Walikota maupun Bupati serta Disnaker setempat.

"Jadi kesepakatan H-7 tapi dispensasinya sampai H-1. Ini dalam rangka memberikan kepastian hukum. Keluhan dan konsultasi kami meminta Bupati Walikota menegakkan hukum sesuai kewenangannya dengan rekomendasi hasil pemeriksaan Disnaker," tandasnya.