REI Usul ke Wapres JK Permudah PNS Miliki Rumah, Salah Satunya Pajak Dibebaskan

Merdeka.com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) mengusulkan sejumlah keringanan bagi pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI dan Polri dalam memiliki rumah. Diantaranya terkait pembebanan pajak dan ketentuan rumah kosong.

"Kami mengusulkan bagaimana kalau ASN dan TNI/Polri itu yang terkena PPN (Pajak Pertambahan Nilai) itu hanya sebagian sisanya," kata Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata, seperti dikutip dari Antara usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Senin (4/2).

Dia mengusulkan PPN dapat dikenakan kepada selisih harga yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Selain itu, Soelaeman menjelaskan penyediaan rumah bagi PNS dan TNI/Polri dapat diarahkan seperti rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bebas PPN.

Kemudian, REI juga mengusulkan agar pemeriksaan rekening perbankan kepada PNS dan personel TNI/Polri dibebaskan. "Terkait kelaikan dari personel TNI/Polri dan ASN ini supaya langsung saja disetujui oleh perbankan tanpa melihat cek terhadap rekam perbankan. Karena TNI/Polri dan ASN dijamin oleh negara," kata Soelaeman.

Dia menambahkan ketentuan rumah kosong juga diharapkan dicabut pemberlakuannya bagi PNS dan TNI/Polri dengan mempertimbangkan penugasan di wilayah lain. "Banyak sekali penugasan dari personel-personelnya itu di luar kota. Sedangkan mereka menginginkan rumahnya di kampung, sehingga sepanjang hari itu akan kosong," kata Soelaeman.

Ketentuan itu diharapkan bisa dicabut karena kemungkinan personel TNI dan Polri serta PNS yang telah pensiun dapat menempati rumah tersebut. Beberapa pengurus DPP REI yang turut dalam pertemuan itu yaitu Sekretaris Jenderal REI Totok Lusida, Wakil Ketua Umum REI Bidang Komunikasi, Promosi dan Pameran Ikang Fauzi, Wakil Ketua Umum REI Bidang Perizinan MT Junaedi, dan Wakil Ketua Umum Bidang Perbankan, Pembiayaan Komersial dan RST Umar Husin.