Tantangan Berat DJP untuk Dongkrak Penerimaan Pajak di 2020-2021
Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membeberkan sejumlah tantangan dalam mendongkrak pendapatan dalam negeri dari sektor penerimaan perpajakan tahun 2020-2021. Ini berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung.
"Baseline perpajakan tahun 2020 masih kemungkinan bisa turun lagi," kata Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak DJP Ihsan Priyawibawa dalam webinar strategi penerimaan perpajakan di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, salah satu penyumbangnya adalah penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 25 persen menjadi 22 persen.
-
Mengapa penerimaan cukai rokok turun? Adapun penurunan penerimaan negara ini disebabkan oleh penurunan produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) atau rokok putih, membuat pemesanan pita cukai lebih rendah.
-
Bagaimana Kementerian Penerimaan Negara dapat meningkatkan penerimaan? 'Saya sangat optimis kita akan dapat modal dari luar negeri sebagai modal investasi, nanti juga ada modal dari perbaikan sistem pajak, perpajakan, sistem cukai kita, ada banyak program-program yang akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran,' jelas Hasyim.
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
-
Apa penyebab turunnya cukai rokok? Adapun penurunan penerimaan negara ini disebabkan oleh penurunan produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) atau rokok putih, membuat pemesanan pita cukai lebih rendah.
-
Apa penyebab inflasi selain permintaan melebihi penawaran? Kenaikan biaya produksi juga bisa menjadi penyebab inflasi. Misalnya, kenaikan harga bahan baku, tenaga kerja, atau energi dapat mendorong produsen untuk menaikkan harga jual agar tetap mendapatkan keuntungan.
-
Apa dampak pelemahan Rupiah terhadap harga kedelai? Harga kedelai impor kembali mengalami kenaikan dan berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi ini tentunya sangat memberatkan para pelaku usaha tempe dan tahu.
Tantangan berikutnya, harga komoditas yang masih rendah, yang selama ini menjadi pendukung besar penerimaan perpajakan. Perubahan struktur ekonomi dan perkembangan transaksi elektronik juga menjadi tantangan dalam meningkatkan penerimaan negara.
Kemudian, dunia usaha belum pulih sepenuhnya dari dampak Covid-19 yang menyebabkan pelaku usaha mengalami kerugian.
Dengan penerapan kerja dari rumah (WFH) dan jaga jarak, ada beberapa aktivitas yang direncanakan awal tahun seperti ekstensifikasi dan intensifikasi pajak mengalami hambatan termasuk kepatuhan yang belum optimal.
Kemudian, basis pajak yang masih rendah baik untuk objek pajak dan subjek pajak masih terbatas.
"Untuk perluasan basis pajak kami bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bagaimana menambah objek pajak dan subjek pajak baru," katanya.
Strategi Lain
Strategi lain yang akan dilakukan yaitu dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kepatuhan sukarela, pengawasan kepatuhan pajak hingga reformasi perpajakan baik dalam hal organisasi, SDM, basis data, teknologi hingga regulasi.
Seperti diketahui, realisasi penerimaan perpajakan selama semester I-2020 mencapai Rp624 triliun atau turun 9,42 persen jika dibandingkan periode sama tahun lalu akibat dampak Covid-19.
Adapun realisasi ini baru mencapai 44 persen dari target sesuai Perpres 72 tahun 2020 mencapai Rp1.404,5 triliun. (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terdapat penurunan nilai penerimaan pajak hingga April 2024.
Baca SelengkapnyaPajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.
Baca SelengkapnyaSelanjutnya, ada aspek daya beli masyarakat yang terus menerus menurun dari waktu ke waktu. Menurutnya, ini ada pengaruh dari ketatnya kebijakan fiskal.
Baca SelengkapnyaHingga akhir April 2024, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp624,19 triliun.
Baca SelengkapnyaGanjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.
Baca SelengkapnyaBappebti menilai pengenaan pajak kripto seharusnya dilakukan saat industri bersangkutan sudah maju.
Baca SelengkapnyaMayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaPemerintahan Jokowi menargetkan pendapatan negara di 2024 mencapai Rp2.781,3 triliun. Angka ini terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun.
Baca SelengkapnyaTren tabungan masyarakat tidak akan langsung turun pasca penerapan tarif PPN 12 persen.
Baca SelengkapnyaBea Cukai menopang postur APBN sepanjang tahun 2023
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pada Mei 2024 sudah mencapai Rp8.353,02 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah bisa menunda kenaikan ppn 12 persen seperti penundaan pajak karbon, yang seharusnya efektif dimulai 1 April 2022.
Baca Selengkapnya