Urbanisasi dan Perubahan Iklim Pengaruhi Tingginya Masalah Kesehatan di Daerah
Semakin banyak orang yang tinggal di kota, maka semakin besar pula masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat.
Semakin banyak orang yang tinggal di kota, maka semakin besar pula masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat.
Urbanisasi dan Perubahan Iklim Pengaruhi Tingginya Masalah Kesehatan di Daerah
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, urbanisasi dan juga perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi pemerintah kota. Karena, semakin banyak orang yang tinggal di kota, maka semakin besar pula masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat.
"Contohnya adalah Demam Berdarah Dengue (DBD), jumlah kasus idealnya menurut WHO adalah di bawah 10 per 100 ribu penduduk. Indonesia baru bisa mencapai 28 per 100 ribu penduduk. Hanya ada satu kota yang bisa di bawah 10 per 100 ribu penduduk yaitu kota Yogyakarta. Ini karena pemkot Yogya dibantu akademisi melakukan terobosan yaitu dengan melepas nyamuk baik untuk melawan nyamuk penyebab DBD," ujar Budi di Jakarta, Rabu (29/11).
Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menekankan, urusan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah atau dikenal sebagai pemerintahan konkuren.
Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah. Menurut Muhadjir, pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap masalah kesehatan, yang tercermin pada alokasi anggaran di sektor kesehatan.
"Indonesia harus dilihat dari kacamata yang utuh. Bopeng-bopeng yang belum dapat layanan kesehatan itu, harus segera ada transfer teknologi, termasuk artificial intelligence atau kecerdasan buatan," kata Muhadjir.
Sementara itu, Sekjen Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro mengungkapan, Kementerian Dalam Negeri mempunyai dua program besar yaitu mendekatkan layanan kesehatan primer ke masyarakat serta rumah sakit di provinsi dan kabupaten kota mulai bisa menangani penyakit berat.
"Total APBD hampir Rp1.300 triliun dan untuk kesehatan sebesar Rp197 triliun. Dari Rp197 triliun itu sepertiganya untuk belanja alat kesehatan, 30 persen untuk jasa tenaga kesehatan dan iuran kesehatan 30 persen. 28 persen dari Rp197 Triliun seharusnya dapat untuk memberikan insentif bagi tenaga kesehatan di tempat terpencil," kata Suhajar.
Dalam mencapai penyelenggaraan yang berkualitas bagi setiap kabupaten/kota tidaklah mudah. Diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memberdayakan pelayanan kesehatan masyarakat serta menumbuhkan tata kelola yang partisipatif untuk Kesehatan, Keselamatan, dan ketahanan yang Inklusif untuk menjadikan kota yang tangguh, dan berkelanjutan dalam menghadapi perubahan iklim. Wujudkan 100% Kabupaten/Kota Sehat dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk mencapai masyarakat yang sehat, produktif dan sejahtera.
Dengan demikian, sebanyak 176 daerah menerima penghargaan Swasti Saba Kabupaten Kota Sehat dan juga Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 2023. Penghargaan swasti saba merupakan penghargaan yang diberikan setiap dua tahun sekali oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan kepada kabupaten/kota yang berhasil menyelenggarakan program 9 tatanan yang menjadi domain dalam program Kabupaten/Kota Sehat (KKS).
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, acara penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada masyarakat. Penyelenggaraan kabupaten/kota bertujuan untuk mendorong terwujudnya kondisi kabupaten/kota yang bersih, aman, nyaman dan sehat.
"Pemberian penghargaan tahun ini juga berbeda-beda seperti tahun-tahun sebelumnya. Kami melakukan penilaian terhadap sembilan tatanan kabupaten/kota sehat," kata Maxi dalam acara Malam Penganugerahan Tanda Penghargaan Swasti Saba Kabupaten Kota Sehat dan STBM 2023 di Jakarta.
Merdeka.com
Ada 6 daerah yang mendapatkan penghargaan tim pembina Kabupaten Kota Sehat provinsi terbaik yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan DI Yogyakarta. Provinsi Sulawesi Selatan menerima penghargaan percepatan 100 persen stop buang air besar sembarangan.
Untuk kategori Swasti Saba Wistara, ada 27 kabupaten/kota yang menerima penghargaan antara lain Kota Padang Panjang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Madiun, Kota Lamongan, Kota Denpasar, Kota Surabaya dan Kabupaten Pare.
Untuk kategori Swasti Saba Wiwerda, ada 34 kabupaten/kota yang membawa pulang penghargaan antara lain Kabupaten Kendari, Kabupaten Bau bau, Kota Samarinda, Kota Tomohon dan Kota Malang.
Untuk kategori Swasti Saba Padapa, ada 75 kabupaten/kota yang menerima penghargaan antara lain kota Ternate, Kabupaten Bone, Kota Jayapura, Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Selatan.
Untuk kategori STBM Pratama, Kota Surabaya, Kabupaten Wonosobo dan Kota Tangerang Selatan menjadi terbaik pertama, kedua dan ketiga.
Untuk kategori STBM Madya, Kota Malang, Kabupaten Luwu Timur dan Kota Tangerang menjadi terbaik pertama, kedua dan ketiga.
Untuk kategori STBM Paripurna, Kota Madiun, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Mataram menjadi terbaik pertama, kedua dan ketiga.
Merdeka.com
