Fakta-fakta Kerusuhan Dago Elos, Berawal dari Laporan yang Tak Direspons

Semalam (14/8), terjadi kerusuhan antara warga dengan polisi di Dago, Kota Bandung, Jawa Barat. Penyebabnya diduga karena laporan perwakilan warga Dago Elos ke Polrestabes Bandung atas dugaan pemalsuan tanah yang mereka tempati tidak ditindaklanjuti.

Warga lainnya yang menunggu di luar kecewa dan berorasi, hingga ricuh di sekitar Gedung Mapolres Bandung, Jalan Merdeka. Warga juga membentangkan spanduk, dan membakar ban hingga mengganggu lalu lintas. Mengutip Liputan6, kejadian ini bermula dari adanya dugaan pemalsuan data ahli waris dari Warga Dago Elos yang sedang bersengketa dengan Keluarga Muller dan PT Dago Inti Graha. Berikut fakta-faktanya.

Keadaan makin mencekam karena adanya gas air mata

Dari unggahan akun Twitter @mazzini_gsp, diketahui penyebab warga marah dan kecewa karena laporan warga ke polisi soal sengketa tanah dengan PT Dago Inti Graha, tidak direspons. Polisi kemudian mencoba menghalau warga, hingga merembet ke kawasan permukiman di Dago Elos. Adanya gas air mata di lokasi, semakin membuat warga marah hingga muncul lemparan batu sebagai balasan ke polisi.

“Warga Dago Elos turun ke jalan, setelah laporan mereka ke Polrestabes Bandung soal sengketa lahan dengan PT Dago Inti Graha, gak ada kejelasan,” tulis unggahan tersebut.

Warga terancam digusur

Menurut keterangan dari akun tersebut, kondisi ini juga dipicu kekhawatiran warga yang diduga rumahnya akan digusur karena sengketa ini.

“Sementara warga terancam digusur, mereka turun ke jalan malah tambah disemprot gas air mata,” tulisnya lagi. Sebelumnya polisi diketahui sempat menemui warga yang berorasi, namun gagal.

Banyak warga pingsan

Dalam tayangan yang beredar, sejumlah warga di lokasi tampak berjatuhan lantaran lemparan gas air mata. Perlawanan lemparan batu terus berlanjut, yang berlangsung sejak pukul 20.00 WIB sampai Selasa (15/8) dini hari. Selama berorasi, warga menyampaikan pesan berupa "Kita Belum Merdeka", "Dago Melawan", dan "Tanah untuk Rakyat". Polisi belum menindaklanjuti laporan karena bukti yang dilampirkan dianggap belum cukup kuat.

Warga diminta meninggalkan tempat tinggalnya

Adapun duduk perkara kasus ini bermula dari munculnya Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) yang dirasa merugikan warga. Keluarga Muller yang mengklaim sebagai pemilik tanah bersama PT Dago Inti Graha meminta warga meninggalkan tempat tinggalnya sebelum digusur. Berdasarkan data MA di surat putusan PK nomor 109/PK/Pdt/2022, sebanyak 300 an warga Dago Elos dianggap melanggar hukum karena menempati tanah mereka.

Warga menolak menyerahkan tanah dan tempat tinggalnya ke PT Dago Inti Graha, dan memilih bertahan.

Pada 2016-2017, warga secara tiba-tiba digugat ke PN Bandung oleh empat orang, yakni Heri Hermawan Muller, Dodi Rustendi Muller, Pipin Sandepi Muller, dan PT Dago Inti Graha.

Mereka menyebut jika tanah yang ditinggali warga Dago Elos merupakan milik kakeknya pada tahun 1930-an bernama George Henrik Muller. Hak miliknya kemudian dialihkan ke PT Dago Inti Graha, seluas 6,3 hektare dan mencakup permukiman Dago Elos-Cirapuhan. Tanah sendiri kemudian tidak dikonversi ulang, dan otomatis dinasionalisasi menjadi tanah yang dikuasai negara setelah kemerdekaan. Sebanyak 300 an warga itulah yang menempatinya hingga muncul sengketa ini.