M Taufik semprot pejabat Kemendagri: Jangan dikira malaikat!
Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, dinilai seenaknya coret dana PMP untuk BUMD.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, mengkritik kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mencoret Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk enam BUMD DKI pada draft Rancangan APBD DKI tahun 2016.
Taufik mengaku ingin meminta alasan Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek (Donny) terkait pencoretan suntikan dana dari Pemprov DKI Jakarta ke 6 BUMD itu.
"APBD ini memang produk siapa? DPRD kan? Kalau ini dikoreksi orang lain kita perlu tahu dong apa alasannya. Jangan dikira si Donny malaikat. Kita perlu dialog-kan persoalan ini," kata Taufik saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (11/1).
Dia mencontohkan pemberian PMP untuk salah satu BUMD, yakni PT. Transportasi Jakarta (Transjakarta). Kucuran dana ke PT Transjakarta untuk pengembangan perusahaan tersebut juga dicoret tanpa alasan yang jelas.
"Ini (Transjakarta) kan dibutuhkan rakyat, karena tiketing Transjakarta ini disubsidi pemerintah. Kalau dilarang diberikan mau bagaimana? Mau berapa harga tiket yang harus dibayarkan warga untuk naik bus Transjakarta," ungkapnya.
Ditambahkannya, selama ini dengan adanya pemberian subsidi atau public service obligation (PSO) sebanyak 70 persen itu, membuat harga tarif angkutan Transjakarta cukup murah hanya sebesar Rp3.500.
"Kalau sampai tidak diberikan subsidi mau berapa duit. Kalau saya itung-itung bisa Rp 12 sampai Rp 15 ribu untuk naik Transjakarta," ungkap dia.
Seperti diketahui, menanggapi pencoretan ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku heran dengan adanya pencoretan tersebut. Pasalnya, uang PMP yang diberikan berasal dari APBD DKI. Terlebih, peruntukannya jelas.
"Makanya kita harus pikirin cara baru, apa (BUMD) disuruh ngerampok? Orang duitnya ada kok, emangnya ngutang sama pusat. Pernah gak APBN mau bayarin DKI, hak juga, duit punya DKI kok," tegasnya geram.
Dalam draf rancangan APBD DKI tahun 2016 itu, Pemerintah Provinsi DKI diketahui memberikan senilai Rp 7,27 triliun sebagai PMP untuk tujuh BUMD DKI.
Adapun 7 BUMD yang dimaksud adalah PT MRT Jakarta Rp2,28 triliun, PT Jakpro Rp2,95 triliun, PD PAL Jaya Rp370 miliar, PT Bank DKI Rp500 miliar, PD Dharma Jaya Rp50 miliar, PT Transjakarta Rp750 miliar, PD Pasar Jaya Rp370 miliar.
Namun, dari tujuh BUMD di atas, hanya PT MRT yang diizinkan untuk diberikan dana PMP oleh Pemprov DKI Jakarta.
Baca juga:
Ahok kesal, sebut evaluasi PMP DKI hambat pembangunan LRT
Dinas Tata Air berdalih serap anggaran rendah karena proses lelang
Lelang dipercepat, Ahok yakin penyerapan APBD 2016 lebih tinggi
Kemendagri banyak koreksi APBD DKI 2016
Anggaran triliunan DKI bakal dihabiskan buat perbaiki jalan rusak
Pemprov DKI bakal alokasikan sisa anggaran 2015 untuk program 2016
Mendagri targetkan evaluasi APBD DKI 2016 kelar di akhir tahun
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa yang dirayakan oleh Ahok dan Puput? Ahok dan Puput merayakan ulang tahun putri mereka dengan acara yang sederhana, namun dekorasi berwarna pink berhasil menciptakan atmosfer yang penuh semangat.