Banyak RS 'nakal', pungut biaya dari pasien BPJS

Dengan ini dirinya mengimbau agar pemerintah cepat tanggap dalam membantu warganya.

Koordinator BPJS Watch Indra Munaswar menilai saat ini program kesehatan tersebut masih banyak mendapat keluhan dari masyarakat. Menurut dia, masih banyak rumah sakit yang 'nakal' mengambil keuntungan dari program BPJS.

"Pemerintah harus memberikan pengawasan yang ketat terhadap rumah sakit. Masih banyak rumah sakit yang nakal," ujar Indra dalam acara diskusi 'Tantangan dan Harapan JKN' di Warung Kopi Proklamasi, Jl Proklamasi No 41, Jakarta Pusat, Kamis (2/4).

Menurutnya, rumah sakit masih banyak yang mengambil uang dari obat yang seharusnya tidak beli. Pasien malah harus bayar.

Dirinya mengaku pernah menangkap kasus tersebut di Subang, akhirnya setelah diamankan kasusnya, uang pasien dikembalikan oleh pihak rumah sakit nakal tersebut.

"Beberapa bulan lalu juga kami terima bukti dari Jawa Barat. Pasien rawat jalan selama 2 hari berturut-turut dengan biaya BPJS, namun pada hari yang sama pihak rumah sakit tersebut menagih orang yang sama dengan tagihan rawat inap. Ini kan rumah sakit nakal?! Mereka pasti kena sanski," tegasnya.

Dengan ini dirinya mengimbau agar pemerintah cepat tanggap dalam membantu warganya. Dia juga menuturkan agar seluruh warga baik yang kaya maupun miskin harus mempunyai BPJS. "Jaminan kesehatan itu perlu. Sehat itu mahal," tambahnya.

Mengenai warga yang sulit mendapatkan BPJS, Ahmad Anshori selaku anggota DJSN berharap siapapun yang mengalami kendala mengenai program BPJS sesegera mungkin menyampaikan apa yang dialami. "Kendala segera disampaikan, sehingga apa yang dikeluhkan bisa dibaca di dashboard kami sehingga bisa ditangani secepat mungkin," tutupnya.

Baca juga:
Mantan Wamenkes kritik rumah sakit sering persulit pasien BPJS
Ahok ingin karyawan kontrak di DKI segera terlindungi BPJS
Bayi dalam kandungan bisa didaftarkan jadi peserta BPJS
Murahnya iuran BPJS memperbesar potensi mala praktik di RS
Direktur BPJS sebut dulu si miskin tak boleh sakit, sekarang boleh
RSIS Yarsis stop kerjasama dengan BPJS, puluhan pasien ngadu ke DPRD