DPR Optimis Semua Jajaran Kejagung Akan Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi
Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap di masa mendatang semua jajaran di bawah Kejaksaan Agung meraih predikat WBK.
10 Kejaksaan Negeri (Kejari), 1 Kejaksaan Tinggi (Kejati), Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kejaksaan RI serta Pidana Khusus Kejaksaan Agung masuk daftar calon instansi meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap di masa mendatang semua jajaran di bawah Kejaksaan Agung meraih predikat WBK.
Sebagai mitra kerja di parlemen, Sahroni menilai dengan masuknya 13 unit di bawahnya sebagai calon peraih predikat WBK membuktikan secara nyata upaya berbenah jajaran Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan Jaksa Agung M Prasetyo. Dia berharap dan optimis seluruh unit kerja di bawah Kejaksaan Agung dapat bersih seluruhnya dari korupsi.
-
Apa yang dikembalikan Achsanul Qosasi ke Kejagung? “Telah berhasil mengupayakan penyerahan kembali sejumlah uang sebesar USD 619.000 dari tersangka AQ, sehingga total penyerahan uang tersebut senilai USD 2.640.000 atau setara dengan Rp40 miliar,” tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Selasa (21/11/2023).
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Di mana letak Pura Agung Kertajaya? Mengutip laman Pemkot Tangerang, Pura Agung Kertajaya sudah berdiri sejak 1989 di Jalan KS Tubun nomor 108, Koang Jaya.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Siapa yang mengapresiasi langkah Jaksa Agung? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.
-
Dampak apa yang ditimbulkan oleh hujan disertai angin kencang di Jogja? Hujan dan angin kencang yang terjadi pada Kamis (4/1) menyebabkan kanopi drop zone di sisi selatan Stasiun Yogyakarta roboh. Akibatnya lima unit mobil tertimpa kanopi itu dan mengalami kerusakan ringan.
"Capaian predikat WBK menjadi bukti nyata pembenahan jajaran Kejagung dari tindak pidana korupsi. Saya berharap Kejagung tak berpuas diri dengan capaian WBK di jajarannya. Kinerja harus terus semakin baik dan menjadi prioritas utama kejaksaan agung untuk bisa mendapatkan WBK ke semua Kejati dan Kejari dimanapun berada," kata Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/11).
Secara khusus Sahroni menyoroti Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kejaksaan RI yang mendapat penilaian positif sebagai percontohan Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Politisi Partai NasDem ini optimis dengan adanya zona integrasi, WBK, dan WBBM di Badiklat akan berimbas pada semakin kuatnya mental para jaksa untuk tak terjerumus rayuan para koruptor untuk meringankan kasus yang ditangani.
"Pondasi pembenahan sumber daya manusia di Kejaksaan Agung terletak pada Badiklat. Saya optimis dengan berpredikat percontohan zona integrasi, WBK, dan WBBM, Badiklat Kejagung akan mencetak jaksa-jaksa yang memiliki integritas tinggi," ujar calon anggota legislatif dari daerah pemilihan Jakarta III ini.
"Selain Badiklat, fungsi lain di Kejagung yaitu pengawasan juga harus terus diperkuat agar tak ada lagi jaksa yang mencoba bermain-main dalam sebuah kasus. Kita berharap tak ada lagi jaksa yang ditangkap karena terlibat kasus korupsi," tukasnya.
Informasi diterima, selain Badiklat dan Pidsus Kejagung, calon penerima predikat WBK yaitu Kejati Bali, Kejari Belitung, Kejari Situbondo, Kejari Gianyar, Kejari Tanah Datar, kejari Lampung Utara, Kejari Bantul, Kejari Surabaya, Kejari Hulu Sungai Tengah, Kejari Jakarta Selatan dan Kejari Deli Serdang.
Sebelumnya Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh, saat melakukan pengecekan ke Kejati Bali 6 November lalu mengatakan, untuk menjadi percontohan dalam pelayanan publik, aparat penegak hukum harus bersikap transparan, tanpa pungli, calo ataupun berbagai permintaan aneh dalam penanganan suatu perkara.
Sebagai percontohan, Yusuf menekankan Kejati Bali harus membuat masyarakat atau pencari keadilan nantinya bisa menerima informasi transfaran, mendapatkan petunjuk, termasuk ruangan yang transfaran, sehingga mereka merasa nyaman.
Salah satu alasan dipilihnya Kejati Bali sebagai calon peraih predikat WBK disampaikan Yusuf karena ada ya komitmen bersama antar kejaksaan dalam penegakkan hukum. Kejati Bali juga diketahui tengah membangun transparansi di riangan penyidik di kantor kejaksaan. Yusuf berharap selain transparansi pemeriksaan, ruang penyidikan juga dilengkapi kamera sehingga penyidik bisa dipantau oleh pimpinan kejaksaan.
Baca juga:
Kejagung Tahan Mantan Jaksa Chuck Suryosumpeno
Dapat pendampingan dari Kejaksaan, ASDP senang bisa percepat eksekusi proyek
BNPB dan Kejagung teken kerjasama penanganan menanggulangi bencana
Telkom gandeng Kejaksaan beri pendampingan aspek hukum dalam penerapan GCG
4 Tahun pemerintahan Jokowi-JK, Jaksa Agung klaim selamatkan uang negara Rp 2 T
Pegadaian gandeng Kejaksaan Agung perkuat prinsip tata kelola perusahaan
Wujudkan peningkatan tatakelola perusahaan, ASDP rangkul Kejaksaan Agung