DPR Pertanyakan Wamenkes Tak Paparkan Vaksin Nusantara
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene dan anggota dewan lainnya pun mempertanyakan hal itu. Karena kata Felly, dalam soft copy naskah paparan yang diberikan kepada Komisi IX sebelumnya, materi Vaksin Nusantara masih tercantum.
Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Kesehatan yang diwakili oleh Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono. Agenda rapat kerja hari ini yaitu untuk membahas perkembangan Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara. Namun saat sesi paparan Wamenkes, tidak ada paparan mengenai Vaksin Nusantara.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene dan anggota dewan lainnya pun mempertanyakan hal itu. Karena kata Felly, dalam soft copy naskah paparan yang diberikan kepada Komisi IX sebelumnya, materi Vaksin Nusantara masih tercantum.
-
Kapan vaksin DBD diberikan? Dengvaxia diberikan dalam tiga dosis yang disuntikkan secara terpisah selama 12 bulan.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Bagaimana DPR ingin menyelesaikan masalah tawuran? “Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,” jelasnya.
-
Bagaimana DPR menggunakan hak angket? DPR memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan, memanggil saksi, dan mengumpulkan bukti terkait hal yang menjadi objek hak angket.
"Tadi kami belum mendengar penjelasan dari Pak Wakil Menteri untuk Vaksin Nusantara. Sebetulnya di materi pertama, saya sudah melihat, tetapi kenapa di materi yang kedua ini tidak ada. Di pemaparan yang diteruskan kepada anggota Komisi IX tidak ada sama sekali menyangkut Vaksin Nusantara di materi yang kedua," kata Felly saat RDP di DPR, Rabu (10/3).
Felly pun meminta Wamenkes untuk menjelaskan alasan hilangnya materi Vaksin Nusantara dalam naskah kedua yang dikirimkan ke Komisi IX. Karena kata dia, dalam undangan rapat kerja yang dikirimkan Komisi IX ke DPR telah jelas tertulis akan membahas perkembangan Vaksin Nusantara.
"Kami mendukung karya anak bangsa, obat atau apapun itu tapi ketika kami menerima materi Kemenkes dan bisa diganti seperti itu, ini jadi pertanyaan, ada apa sebenarnya?" tanya Felly
Menanggapi hal ini, Wamenkes mengatakan hal itu dikarenakan Vaksin Nusantara saat ini masih tahap pengembangan dan masih dalam evaluasi BPOM. Selain itu, dia mengakui bahwa pihaknya memakai draf paparan yang berbeda dengan draf pertama yang diserahkan kepada anggota Komisi IX DPR. Dia pun mengakui dalam draf pertama itu memang memuat penjelasan Vaksin Nusantara.
Felly dan anggota Komisi IX lainnya pun merasa tidak puas dengan jawaban Wamenkes, karena kata Felly, vaksin Merah Putih pun juga maisih dalam tahap/ proses pengembangan. Bahkan kata Felly sebenarnya proses pengembangan vaksin Nusantara jauh lebih maju.
"Kalau dijawab secara teknis, semua sama pak (masih proses). Bahkan mungkin lebih maju Vaksin Nusantara, tetapi kenapa tidak dijelaskan, harus ada alasan lain pak yang disampaikan ke komisi IX," ungkap Felly.
Wamenkes Dante pun akhirnya menyerahkan paparannya kepada Mantan Menkes Terawan Agus Putranto yang sekaligus penemu Vaksin Nusantara.
"Sedang dilakukan evaluasi pada tahap ini oleh BPOM mengenai kelanjutan dari fase pertama yang sudah dilakukan eksperimentalnya di Rumah Sakit Karyadi. Nanti mungkin kita akan mendengarkan dari BPOM dari hasil audit, efektivitas dan hasil uji klinik dari fase pertama Vaksin Nusantara tersebut, apakah kita bisa lanjutkan ke fase-fase berikutnya," jelas Dante.
"Nanti dijelaskan para peneliti lainnya. Di sini ada dokter Terawan, Ibu Penny dari BPOM untuk menjelaskan perkembangan lebih detail vaksin Nusantara itu," ucapnya.
Dalam rapat hari ini, turut hadir Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto selaku penemu vaksin Nusantara, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN), Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito, Direktur LBM Eijkman Amin Soebandrio, dan tim peneliti Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP).
Baca juga:
Mendikbud Dorong Sekolah Tatap Muka usai Vaksinasi Tenaga Pendidik
Pakar Tegaskan Vaksin Sinovac Bisa Diandalkan Tangkal Covid-19 B117
Jokowi Ajak Ulama dan Tokoh Lintas Agama Mau Divaksinasi Covid-19
MUI Harap Vaksinasi Ulama di Jateng Meyakinkan Masyarakat Sinovac Aman Digunakan
Ridwan Kamil Minta Bupati-Wali Kota Siapkan Gedung untuk Vaksinasi