Kasus e-KTP, Irman diperiksa untuk Dirut Quadra Solution

Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo, ditetapkan sebagai tersangka baru oleh KPK terkait kasus e-KTP.

2017-10-18 18:11:50

Korupsi E-KTP

Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) yang juga tersangka korupsi e-KTP, Irman, diperiksa KPK. Penyidik KPK meminta ketengan Irman sebagai saksi untuk tersangka baru dalam kasus ini, Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo.

Irman keluar dari Gedung KPK pukul 17.30 WIB. Terkait materi pemeriksaan, ia enggan membeberkan. Ia hanya menyebut diperiksa untuk Anang.

Dalam pemeriksaannya sebagai saksi, ia mengatakan, pertanyaan tidak mengarah ke keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus korupsi yang disebut merugikan negara hingga triliunan rupiah itu.

"Kalau penyidikan tidak menuju ke siapa-siapa (tersangka baru). Hari ini saya saksi untuk Anang," kata dia sesaat sebelum memasuki mobil tahanan.

Terkait berapa jumlah pertanyaan yang diajukan penyidik, ia mengaku lupa. "Berapa ya? Saya lupa," ujarnya.

Sebelumnya pada Selasa (17/10) KPK telah memeriksa Anang Sugiana Sudiharjo. Ditanyai awak media terkait pertanyaan penyidik, Anang bungkam dan tak satu pun pertanyaan para wartawan dijawab. Termasuk pertanyaan apakah ia akan mengajukan praperadilan setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka baru dalam proyek e-KTP.

KPK resmi menetapkan Anang sebagai tersangka baru dalam kasus proyek e-KTP akhir September lalu. PT Quadra Solution merupakan salah satu anggota konsorsium pemenang tender pengadaan e-KTP.

PT Quadra Solution adalah salah satu anggota konsorsium PNRI dalam proyek e-KTP. Dalam putusan untuk terdakwa Irman dan Sugiharto disebutkan PT Quadra Solution menerima Rp 79 miliar dari total proyek e-KTP senilai Rp 5,95 triliun tersebut.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/lia)

Jadi Tanggung Jawab Bersama, Ini Solusi Ketum ASPI Cegah Penipuan & Penyalahgunaan QRIS

Komitmen yang sudah dilakukan pihaknya adalah menonaktifkan QRIS jika dalam lima menit tidak terjadi transaksi

QRIS 1 tahun yang lalu

Ketahui Batas Waktu Urus Pindah TPS di Pilkada 2024, Jangan Sampai Kelewat

Proses pindah pemilih ini hanya berlaku bagi pemilih yang tidak sesuai dengan alamat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

Pilkada 2024 1 tahun yang lalu

Terungkap, Masih Ada 60 Izin Tambang Aktif di Lokasi IKN Nusantara

Hal yang menjadi sorotan utama OIKN adalah durasi perizinan pertambangan yang tidak bisa dihentikan begitu saja.

IKN Nusantara 2 tahun yang lalu

Terungkap, Masih Ada 60 Izin Tambang Aktif di Lokasi IKN Nusantara

Hal yang menjadi sorotan utama OIKN adalah durasi perizinan pertambangan yang tidak bisa dihentikan begitu saja.

IKN Nusantara 2 tahun yang lalu

Heboh soal Pencatutan KTP Warga DKI Dukung Paslon Pilkada, Menkominfo Respons Begini

Budi menilai, selama pencatutan KTP itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada Pemilu, maka dipersilahkan saja.

ktp warga dki dicatut 1 tahun yang lalu

Tak Sesuai Domisili, 92 Ribu NIK KTP Warga Jakarta Dinonaktifkan Sementara Pekan Ini

Pasalnya, kata Budi penonaktifan akan dilakukan langsung oleh Kemendagri.

DKI Jakarta 1 tahun yang lalu

Mengintip Persiapan Pencoblosan Pemilu di Perbatasan Indonesia-Papua Nugini

Penduduk di Perbatasan Skouw RI-PNG ada suku dari berbagai daerah di Indonesia.

Pemilu 2024 1 tahun yang lalu

Cara Cepat dan Mudah Memeriksa Tilang Elektronik Kendaraan

Begini Cara Cek Kendaraan Kena Tilang Elektronik atau Tidak, Mudan Banget!

Tilang Elektronik 1 tahun yang lalu

Ini Kunci Sukses Transaksi Digital Agar Merata di RI, Kadin dan Perusahaan Teknologi Setuju

Kadin mengakui perkembangan QRIS yang begitu pesat, masih ada beberapa catatan yang jadi perhatian serius.

QRIS 1 tahun yang lalu

UMP 2025 Naik 6,5 Persen, Buruh: Kami Sambut Baik, tapi Tidak Puas

Menurut Elly, penetapan UMP 2025 yang naik 6,5 persen merupakan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

UMP 1 tahun yang lalu

QRIS Belum Bisa Dipakai saat Arus Mudik dan Balik, Ini Penyebabnya

Pembayaran tol saat ini masih mengikuti karakteristik dari pengguna yang dirasa masih memadai.

E-Toll Card 1 tahun yang lalu

Respons Gibran soal KPU Langgar Kode Etik Atas Pencalonannya

DKPP memutuskan Ketua KPU melakukan pelanggaran etik.

Gibran Rakabuming Raka 1 tahun yang lalu

DKPP Terima 568 Aduan terkait Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaran Pemilu, Paling Banyak di Sumut

Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan tahun lalu hanya 300-an kasus.

dkpp 1 tahun yang lalu