Kepala Bakamla Ungkap Alasan RI Belum Nikmati Maksimal Hasil Laut Natuna
Menurutnya, seharusnya Indonesia mengambil peran sentral dalam mendorong agar IUUF dapat ditetapkan sebagai kejahatan transnational mengingat dampak luas yang ditimbulkan.
Sumber daya perikanan di Laut Natuna Utara (LNU) yang potensinya luar biasa besar, belum bisa dinikmati sepenuhnya secara maksimal oleh bangsa Indonesia. Pasalnya, selain karena Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing oleh kapal-kapal ikan asing China dan Vietnam, juga karena tidak dapat hadirnya kapal ikan Indonesia di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia.
Aan mengatakan, kapal ikan Indonesia yang berasal dari Natuna tidak memiliki kapasitas yang mumpuni untuk melakukan eksploitasi perikanan di LNU. Hal ini karena rata-rata kapal ikan lokal dari Natuna berukuran kecil sekitar 5-10 GT dan menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat nelayan setempat.
-
Di mana Sentul berada? Jika Anda berada di daerah Ibukota, cobalah mampir ke Sentul.
-
Kapan Sawah Segar Sentul buka? Sawah Segar Sentul buka setiap Selasa–Minggu pukul 09.00-18.00 WIB saat weekdays. Saat weekend, buka pukul 08.00-18.00 WIB.
-
Kapan Atang Sendjaja meninggal? Pada 29 Juli di tahun itu menjadi hari duka bagi AURI.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Kenapa Jaka merantau? Dengan penuh tekad, Jaka pun memutuskan untuk merantau ke negeri orang untuk mencari nafkah dan mewujudkan semua impian mereka berdua.
-
Di mana situs Banten Girang berada? Lalu, ada juga situs Banten Girang yang berbentuk gua dan merupakan peninggalan Kerajaan Sunda saat masih menguasai Banten, sebelum berdirinya Kesultanan Surosowan tahun 932 dan 1030 masehi.
Kondisi ini juga, menurut Kepala Bakamla RI, diperumit dengan permasalahan batas di Laut Natuna Utara yang masih belum selesai dengan Vietnam. "Indonesia dan Vietnam saat ini sedang menyelesaikan persoalan overlapping claim ZEE di Laut Natuna Utara. Dalam kondisi ini, seharusnya kedua pihak menahan diri dengan tidak melakukan kegiatan apapun, tetapi pada kenyataannya, saat ini kapal pemerintah Vietnam yaitu kapal pengawas perikanan dan kapal coast guardnya selalu hadir bersama dengan kapal ikan Vietnam di wilayah tersebut," ungkapnya di kantornya, Markas Besar Bakamla RI, Jalan Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/6)
Kemampuan hadir 24/7 (setiap saat) ini belum mampu diimbangi oleh aparat penegak hukum Indonesia baik oleh TNI AL, KKP dan Bakamla RI yang memiliki kewenangan berdasarkan wilayah yurisdiksi nasional di ZEEI.
"Ini tentu berdampak pada turunnya daya gentar (deterrence effect) penegakan hukum di Laut Natuna Utara sehingga berpotensi meningkatkan IUU Fishing oleh kapal-kapal ikan asing vietnam dan bahkan kapal ikan China," katanya.
Menurutnya, seharusnya Indonesia mengambil peran sentral dalam mendorong agar IUUF dapat ditetapkan sebagai kejahatan transnational mengingat dampak luas yang ditimbulkan.
"Demikian juga dalam konteks regional khususnya permasalahan di Laut China Selatan, Indonesia menjadi salah satu pelopor declaration of conduct dan secara tegas mendukung keputusan Permanent Court of Arbitration sebagaimana ditegaskan kembali oleh permanent mission Indonesia untuk PBB dalam surat yang disampaikan pada tanggal 26 Mei 2020," bebernya.
Tambahnya, permasalahan di Laut China Selatan atau Laut Natuna Utara memiliki potensi konflik dengan Indonesia, bukan dalam konteks batas wilayah teritorial tetapi dalam konteks wilayah yurisdiksi pengelolaan sumber daya alam.
"Oleh karena itu solusinya perlu strategi dan insentif untuk mendorong eksploitasi dan kehadiran kapal ikan indonesia di natuna, dan perlu strategi dan kolaborasi untuk mendorong peningkatan kehadiran simbol negara berupa aparat penegak hukum di laut Natuna Utara," pungkasnya.
Baca juga:
Blak-Blakan Pemerintahan Jokowi, Indonesia Sulit Menang Perang dengan China
Menko Polhukam: RI Kalah Perang Fisik dengan China, Tapi Kita Punya Hukum & Tuhan
Mahfud MD Ungkap Tolak Tawaran Bantuan Amerika Terkait Sengketa Natuna dengan China
Bertemu Polri dan Panglima TNI, Menhan Bahas Perbatasan Natuna
Mengenal John Lie, Laksamana Keturunan China Diabadikan Jadi Nama Kapal Perang TNI
Susi Pudjiastuti Bahas Masalah Natuna Bersama Presiden PKS