Komisi III DPR minta BNPT usut situs Kaskus jual kaus bersimbol ISIS
"Dalam situs ini menjual kaus yang bersimbol ISIS dan mengajak pindah ke ISIS," kata Muslim Ayub.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN, Muslim Ayub meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menerapkan standar sama dalam menilai situs mengandung ajaran radikalisme. Dia meminta BNPT mengusut situs forum terbesar di Indonesia, Kaskus yang memperdagangkan atribut Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
"Ada juga sebuah situs di media sosial. Di dalam situs itu, masih banyak jual-beli. Situs ini bernama Kaskus. Dalam situs ini menjual kaus yang bersimbol ISIS dan mengajak pindah ke ISIS," kata Muslim dalam rapat kerja dengan BNPT di ruang rapat komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4).
Muslim meminta agar BNPT dapat mengusut situs yang dibangun oleh Andrew Darwis itu. Menurut dia, begitu banyak, perbincangan di dalam situs tersebut, yang dinilai mengandung paham radikal dan terorisme.
Sementara, anggota komisi III fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun secara tegas meminta BNPT bersikap adil dalam hal penanggulangan terorisme. Sebab, gerakan terorisme dewasa ini tidak hanya mengatasnamakan agama dan ras tertentu.
"Jangan sampai semangat positif ini tertutup dengan ekses negatif yang muncul," harapnya.
Diketahui, BNPT telah melaporkan 19 situs Islam yang dinilai mengajarkan paham radikal kepada Kemenkominfo. Situs tersebut akhirnya diblokir walaupun menuai banyak kecaman dari berbagai pihak.
Baca juga:
Salah kaprah menafsir arti khilafah
Warganya bergabung ISIS, Dubes Denmark curhat ke PBNU
Menjegal kampanye situs ISIS
Teror 'hantu' ISIS dari dunia maya
Pemilik arrahman.com tagih janji pemerintah cabut blokir situs
Sepuluh pengelola situs Islam mengeluh ke Kemkominfo
MUI minta BNPT tak sembarangan beri cap radikal terhadap situs Islam
-
Kenapa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) didirikan? Pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia berawal dari adanya Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Dalam agresi tersebut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan oleh Belanda, sehingga menyebabkan vakum dan lumpuhnya pemerintahan.
-
Kapan Kominfo melakukan blokir terhadap konten judi online? Maka dari itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memerangi judi online. Seperti memblokir 1,9 juta konten judi online, 5.365 akun rekening, dan 555 akun dompet digital yang diduga terafiliasi sepanjang 17 Juli 2023 sampai dengan 21 Mei 2024.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Bagaimana cara DPR mendorong KPK untuk mengungkap terduga pelaku pembocoran informasi OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Kenapa Dirjen APTIKA Kominfo mundur? Keputusan itu diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral atas insiden penyanderaan data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya.
-
Kenapa DPR meminta KPK untuk mengusut terduga pelaku yang membocorkan informasi OTT? Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.