Bamsoet sebut pemerintah setuju penambahan satu kursi DPR dan MPR
"Pemerintah sudah menyampaikan surat ke Baleg, menyetujui satu DPR, satu MPR," katanya.
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan pemerintah sudah menyetujui dengan penambahan kursi pimpinan DPR dan juga MPR. Pemerintah sudah mengirimkan surat ke Badan Legislasi (Baleg) DPR sebagai tanda persetujuan.
"Pemerintah sudah menyampaikan surat ke Baleg, menyetujui satu DPR, satu MPR," kata Bambang di Kompleks Parlemen,Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).
-
Siapa yang melaporkan Bambang Soesatyo ke MKD? Laporan dibuat mahasiswa Universitas Islam Jakarta bernama M Azhari terkait terkait pernyataan bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan UUD 1945.
-
Apa yang dilaporkan oleh M Azhari kepada MKD terkait dengan Bambang Soesatyo? Laporan tersebut terkait pernyataan Bamsoet bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang telah ada.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang diminta DPR terkait pengawasan orang asing di Bali? Selanjutnya, Sahroni juga meminta Ditjen imigrasi Kemenkumham agar meningkatkan operasi Tim Pora atau Tim Pengawasan Orang Asing dengan baik, sehingga insiden yang sama tidak terjadi lagi.
-
Apa posisi Said Abdullah di DPR RI? Dengan perolehan suara sebanyak itu, Said yang kini masih duduk sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu berhasil kembali mengamankan kursinya di Senayan untuk kali kelima berturut-turut.
-
Apa yang menjadi pusat sorotan DPR dalam rapat dengan Bos PT Timah? Panas DPR Cecar Bos PT Timah Soal Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp271 T, Omongan Mahfud Ikut Dibahas
Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet ini saat ini yang masih terus didiskusikan adalah bertambahnya permintaan lebih dari satu kursi untuk pimpinan DPR dan MPR. Penambahan tersebut masih perlu dibahas karena menyangkut uang negara.
"Justru sekarang yang didiskusikan adalah perkembangan adanya aspirasi daripada kekuatan politik yang ada di DPR ini, agar jangan satu, jadi dua dong," ungkapnya.
"Ini menyangkut soal keuangan negara. Menyangkut fasilitas dan prasarana. Makanya harus dikomunikasikan," sambungnya.
Oleh sebab itu, pada hari ini, Baleg DPR akan mengundang Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) yang di dalamnya juga mengatur mengenai porsi kursi pimpinan DPR dan MPR.
"Jadi undangan kepada Menkum HAM hanya non formal. Dalam menyelaraskan draf UU MD3 yang hampir final. Supaya nanti pembahasannya di Baleg itu bisa berjalan dengan bagus," ujarnya.
Baca juga:
Pimpinan DPR gelar rapat bahas revisi UU MD3 dan gizi buruk di Asmat
Menkum HAM yakin revisi UU MD3 selesai bulan depan
PPP: Fraksi tak dapat pimpinan DPR, harus dapat prioritas di MPR
Sepakat PDIP dapat kursi, pimpinan DPR sebut pengambilan keputusan tak sulit
Hari ini, DPR rapat soal penambahan kursi pimpinan