Semua Fraksi di MPR Sepakat Amandemen Terbatas soal GBHN
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merekomendasikan MPR periode 2019-2024 menyusun sistem Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Rekomendasi itu disampaikan dalam sidang tahunan MPR.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merekomendasikan MPR periode 2019-2024 menyusun sistem Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Rekomendasi itu disampaikan dalam sidang tahunan MPR.
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, rekomendasi tersebut bakal diketok dalam rapat paripurna terakhir pada 27 September. Zulkifli menyebut MPR telah menyetujui adanya GBHN.
-
Bagaimana UUD 1945 disahkan? Peringatan Hari Konstitusi mengacu pada disahkannya UUD 1945 melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI atau Dokuritus Junbi Inkai).
-
Apa isi dari Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen? Sebelum amandemen, pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali tanpa batasan periode.
-
Kenapa Pasal 7 UUD 1945 diubah? Pasal 7 dalam UUD 1945 yang mengatur tentang masa jabatan presiden diubah karena beberapa alasan, antara lain: Untuk menghindari praktik kekuasaan yang otoriter, korup, dan nepotis yang terjadi pada masa Orde Baru, yang memungkinkan seorang presiden menjabat tanpa batas periode. Untuk mendorong regenerasi dan demokratisasi kepemimpinan nasional, yang memberi kesempatan kepada calon-calon presiden lain yang memiliki visi dan misi yang sesuai dengan aspirasi rakyat.
-
Kapan Monumen Perjuangan 1945 diresmikan? Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan peresmian 10 November 1984, taman pun direhabilitasi pada tahun 2018.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
"Iya udah diketok nanti, di MPR kan sudah sepakat. Nanti tanggal 27 September kita rapat terakhir paripurna penutupan masa sidang, itu akan diputuskan karya seperti buku ya, untuk direkomendasikan kepada MPR yang akan datang," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8).
Kendati begitu, apakah rekomendasi bakal ditindaklanjuti oleh MPR periode berikutnya atau tidak, Zulkifli menyerahkan kepada penerusnya.
"Ya terserah MPR nanti," ucapnya.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, semua fraksi telah setuju dengan wacana menghidupkan kembali GBHN dalam amandemen terbatas UUD 1945. Alasannya, kata dia seperti yang disampaikan Zulkifli dalam pidato tahunan MPR terkait kesinambungan pembangunan antar periode.
"Jadi MPR yang sekarang ini pernah melakukan rapat antar fraksi dan semua fraksi menginginkan atau setuju terhadap amandemen UU terbatas tentang GBHN," jelasnya.
Sekretaris Jenderal Gerindra itu menyebut seluruh fraksi sudah menyatakan setuju dalam persidangan MPR. Muzani mengatakan, sudah ada UU Rencana Jangka Panjang namun tidak terlalu kuat. GBHN ini rangkaian periode ke periode. Hal itu bisa mengakomodasi salah satunya rencana pemindahan Ibu Kota oleh Presiden Joko Widodo.
Muzani tidak memungkiri ada kekhawatiran amandemen itu membuka perubahan pasal lainnya. Muzani menyebut harus ada komitmen kuat dari pimpinan partai politik dan anggota MPR bahwa amandemen tersebut sebatas GBHN.
"Komitmen dari anggota MPR dan pimpinan parpol harus betul-betul firm bahwa amandemen itu hanya terbatas untuk GBHN," ucapnya.
Baca juga:
VIDEO: Cerita Syarif, Ajudan Jokowi yang Jadi Sorotan Karena Kenakan Baju Adat Papua
Usai Upacara, Jokowi Turun ke Lapangan Salami Komandan Upacara di Istana Merdeka
VIDEO: Jokowi Berharap Keutuhan NKRI Jangan Sampai Dikorbankan
Busana Terbaik, Istri Menhan dan Sultan Gunung Tabur dapat Sepeda dari Jokowi
Tingkah Lucu Jan Ethes Malu-malu saat Ketemu Annisa Pohan