Pemerintah target penyaluran BPNT rampung pada Februari 2019
Menteri Sosial Agus Gumiwang menargetkan transformasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai dapat rampung pada awal 2019. Meski demikian, masih ada beberapa daerah yang belum siap untuk menerapkan program BNPT itu. Beberapa daerah tersebut antara lain seperti Papua dan Maluku.
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan transformasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat rampung pada awal 2019. Hal ini dia sampaikan usai mengikuti rapat tingkat menteri terkait perluasan BPNT di Kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
"Kita diskusikan program kita untuk perluasan BPNT. Kita sedang mengupayakan agar transformasi rastra BPNT itu selesai 100 persen pada awal tahun 2019. Ancer-ancernya bulan Februari," tuturnya di Jakarta, Kamis (8/11).
-
Apa yang berhasil diselamatkan Kemensos terkait penyaluran bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Bagaimana cara membedakan Bansos milik Jokowi dengan Bansos Kemensos? Cara paling mudah mengetahui perbedaannya, Bansos milik Jokowi yakni pada tas kantong merah putih itu ada logo Istana Presiden RI. Sementara di versi Bansos Kemensos tertulis 'Bantuan Presiden Republik Indonesia Melalui Kementerian Sosial' namun tidak ada logo Istananya.
-
Apa saja ragam bantuan dalam Bansos PKH? Besaran Bansos PKH 1. Ibu hamil/nifas: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun2. Anak usia dini 0-6 tahun: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun3. Pendidikan anak SD/sederajat: Rp225.000/tahap atau Rp900.000/tahun4. Pendidikan anak SMP/sederajat: Rp375.000/tahap atau Rp1.500.000/tahun 4. Pendidikan anak SMA/sederajat: Rp500.000/tahap atau Rp2.000.000/tahun 5. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun 7. Lanjut usia: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Kapan Sobikhan mulai menanam sawo raksasa? Pada waktu awal Sobikhan menanam sawo raksasa pada tahun 2015, belum banyak orang yang mengenal sawo raksasa.
-
Kapan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) dibentuk? Dilansir dari kanal YouTube Bimo K.A, Daerah Istimewa Kalimantan Barat terbentuk pada tahun 1946.
Meski demikian, kata Menteri Agus, masih ada beberapa daerah yang belum siap untuk menerapkan program BNPT itu. Beberapa daerah tersebut antara lain seperti Papua dan Maluku.
"Beberapa daerah-daerah memang belum punya kesiapan infrastuktur, e-warungnya belum siap, termasuk juga daerah-daerah remote, itu harus ada fleksibilitas. Tapi itu kan secara nasional kuantitatifnya tidak terlalu besar," jelasnya.
"Jadi ada beberapa usulan program BPNT di daerah-daerah tadi itu kita lakukan treatment sementara seperti program PKH. Kita memberikan satu batasan agar mereka mempersiapkan diri untuk murni bisa masuk ke program BPNT dalam 3 bulan, sehingga dalam 3 bulan itu semua infra, kendala-kendala yang ditemukan mereka di lapangan bisa selesai," tambah Menteri yang berafiliasi dengan Kemenko PMK ini.
Sebagai informasi, BPNT merupakan program pengganti bantuan rastra. Pemerintah sebelumnya membagikan beras kepada peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Melalui program BPNT, peserta KPM itu menerima bantuan sebesar Rp 110.000 per bulan. Pemerintah akan menyalurkan bantuan itu melalui rekening peserta KPM. Kemudian, peserta dapat menggunakan bantuan itu untuk membeli bahan pangan selain beras.
Peserta KPM dapat membeli bahan pangan di e-Warung. Ini merupakan program Kemensos untuk menyalurkan bantuan beberapa kebutuhan pokok masyarakat yang berkualitas.
Reporter: Bawono Yadika Tulus
Sumber: Liputan6
Baca juga:
Mensos: Anggaran bansos naik jadi Rp 50 triliun di 2019
Cegah penyimpangan dana bansos, Kemensos kaji penggunaan teknologi face recognition
Mensos temukan penyaluran dana bansos di lapangan tak sesuai yang diinginkan
Kemsos: Bansos sangat berperan turunkan angka kemiskinan
Korupsi bansos, Ketua DPRD Jember divonis 2 tahun dan hak politik dicabut 1 tahun
Jokowi dikritik iklan bioskop, PDIP ungkit pembagian bansos era SBY
KPK ingatkan Agus Gumiwang kawal dana bansos di Kemensos