Rp866 T Dana Tahun ini ke Daerah, Elektronifikasi Transaksi Vital Cegah Korupsi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mendukung adanya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) dalam rangka meminimalisir potensi kebocoran dana dan mengatasi pencegahan korupsi. ETP diharapkan dapat mengefektifkan mekanisme penggunaan dan pengawasan dana untuk daerah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mendukung adanya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) dalam rangka meminimalisir potensi kebocoran dana dan mengatasi pencegahan korupsi. Nota kesepahaman perluasan ETP dilakukan oleh Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.
"(ETP) dilakukan karena dengan sistem digitalisasi elektronifikasi, ini semua bisa di trace karena by banking system. Penanganan korupsi penyalahgunaan keuangan negara itu tidak hanya cukup dengan menindak," kata Tito, di gedung Kementerian Koordinasi Keuangan, Jakarta, Kamis (13/2).
-
Apa yang dikatakan Tito Karnavian mengenai APBD Mimika? Di Papua, Mimika. APBD hampir Rp7 atau 8 triliun untuk 200 ribu orang. Tapi ya kemajuan enggak banyak terjadi. Belanjanya enggak efektif dan efisien," kata Tito, dalam acara Musrenbangnas Bappenas, di JCC, Senayan, Jakarta, di kutip Selasa (7/5).
-
Siapa yang dikritik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait APBD? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kritik keras pemerintahan daerah (pemda) Mimika, Papua Tengah.
-
Bagaimana AKBP Buddy Towoliu meninggal? Menurut polisi, AKBP Buddy bunuh diri Saat kejadian, AKBP Buddy membiarkan dirinya ditabrak kereta Tegal Bahari Akibat kejadian itu, anggota tubuh AKBP Buddy terpisah
-
Apa yang dilakukan Tri Tito Karnavian kepada 6 Pj. Ketua TP PKK Provinsi? Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian melantik enam Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi.
-
Bagaimana Tito Karnavian menyarankan agar APBD bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Tito menyarankan daerah supaya mempergunakan APBD untuk mancing pihak swasta bangkit. Baginya, APBD tak akan pernah sejahterakan rakyat jika jumlahnya kecil dan masih banyak mengandalkan transfer dana dari pusat.
-
Bagaimana Mendagri Tito Karnavian meminta Pemda untuk mengendalikan inflasi? Di antaranya, Pemda melakukan pemantauan harga, melakukan rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah, menjaga pasokan bahan pokok barang penting, melakukan gerakan tanam, melaksanakan pasar murah dan sidak pasar, hingga memberikan bantuan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menteri Tito melanjutkan ETP diharapkan dapat mengefektifkan mekanisme penggunaan dan pengawasan dana untuk daerah. "(Penandatanganan nota kesepahaman) ini menjadi sangat penting, karena kita tahu bahwa hampir separuh dari keuangan negara itu, larinya ke daerah tahun ini Rp866 triliun. Ini harus diawasi dan betul-betul tepat sasaran," paparnya.
Menteri Tito mengatakan, dengan diberlakukannya ETP ini, kesempatan korupsi oleh oknum lebih kecil. "Ini bagian pencegahan korupsi, tanpa mengecilkan arti langkah-langkah kebijakan yang dilakukan teman-teman penegak hukum."
Sejauh ini, lanjutnya, sudah ada daerah yang menerapkan transaksi non tunai, baik belanja maupun pendapatan dengan melibatkan pihak-pihak ketiga. Otomatis ini bisa terlacak semua. Untuk menerapkan ETP di daerah lain, maka pemerintah perlu melakukan sosialisasi.
Menteri Sri Mulyani: ETP Mendukung Inovasi dan Mempercepat Keuangan Digital
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan koordinasi percepatan elektronifikasi transaksi pemda (ETP), diharapkan dapat mendukung inovasi dan mempercepat serta memperluas elektronifikasi dari transaksi pemerintah daerah (Pemda) guna mendorong integritas dan keuangan digital.
"Diharapkan (ETP) mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, yang semakin transparan, efektif, efisien, akuntabel dan bertanggung jawab. Ini (guna memenuhi) prinsip-prinsip tata kelola yang baik," ujar Menteri Sri Mulyani.
Selain itu, Menteri Sri Mulyani menambahkan penerapan ETP ini juga bisa dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat, memperbaiki pengelolaan serta mempertanggungjawabkan keuangan negara. "Kita tidak boleh bekerja monoton."
Reporter Magang: Nurul Fajriyah
(mdk/bim)