Dewan HAM PBB minta Indonesia kaji ulang hukum penistaan agama Ahok

Merdeka.com - Kasus dipenjaranya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atas dakwaan penistaan agama membuat dunia internasional ikut bergejolak. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta Pemerintah Indonesia mengkaji kembali hukum penistaan agama yang dijatuhkan kepada pria akrab disapa Ahok itu.

Lewat akun Twitter resmi Dewan HAM PBB di Asia, disebutkan mereka prihatin atas kasus yang menimpa Ahok.

"Kami prihatin atas hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Gubernur Jakarta atas dugaan penistaan melawan Islam. Kami meminta Indonesia untuk meninjau kembali hukum penistaan tersebut," tutur Dewan HAM PBB di akun resmi mereka @OHCHRAsia, Selasa (9/7).

Majelis hakim kemarin menjatuhkan vonis dua tahun penjara buat Ahok. Usai menjalani sidang pembacaan vonis dari hakim majelis Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Utara, mantan Bupati Belitung ini langsung diboyong ke rumah tahanan Cipinang. Kini, Ahok sudah dipindah dari rutan Cipinang ke Markas Komando Brimob.

Menurut hakim, Ahok terbukti melakukan penistaan agama saat berbicara di Kepulauan Seribu saat mengutip surat Al-Maidah ayat 51. Vonis diterima Ahok ini lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Ahok dituntut jaksa satu tahun penjara dengan dua tahun percobaan.