Dibidik delik makar, mantan Presiden Catalunya lari ke Belgia

Merdeka.com - Mantan Presiden Catalunya, Carles Puigdemont, nampaknya sebentar lagi bakal diseret ke meja hijau dengan dugaan pemberontakan dan menebar hasutan supaya Negara Bagian Catalunya memerdekakan diri dari Spanyol. Dia kini dikabarkan pergi ke Belgia buat minta bantuan dari advokat kawakan setempat, Paul Beakert.

Dilansir dari laman Reuters, Selasa (31/10), buat sampai ke Belgia, Puigdemont beserta lima mantan anak buahnya dikabarkan harus melalui jalan darat menuju Kota Marseilles, Prancis, kemudian dari sana baru menumpang pesawat. Bekaert menyangkal kabar kalau Puigdemont mencari suaka di Belgia.

"Carles Puigdemont menunjuk saya sebagai kuasa hukumnya. Soal mengajukan suaka belum bisa dipastikan," kata Bekaert.

Di masa lalu, Bekaert juga pernah menangani perkara orang-orang Spanyol dalam pengasingan terlibat dalam gerakan ETA, bertujuan memerdekakan Negara Bagian Basque. Kementerian Imigrasi Belgia yang merupakan anggota Partai N-VA, sayap politik pemberontak Flemish, mengatakan Puigdemont bisa saja mendapat suaka. Namun, pernyataan itu buru-buru dibantah oleh Perdana Menteri Belgia, Charles Michel.

Jaksa Agung Spanyol, Jose Manuel Maza, menyatakan mereka sedang mempersiapkan berkas perkara buat Puigdemont dan sejumlah mantan pejabat Negara Bagian Catalunya. Dia menyatakan, mereka bakal dijerat delik pemberontakan, menghasut, dan penyelewengan anggaran negara buat menggelar jajak pendapat menentukan kemerdekaan dari Spanyol. Apabila terbukti, maka Puigdemont terancam dipenjara maksimal 30 tahun.

Puigdemont dan bekas wakilnya, Oriol Junqueras, menolak semua tuduhan dan masih menganggap mereka sebagai pemimpin sah Negara Bagian Catalunya. Meski demikian, partai politik mereka, PdeCat dan Esquerra Republicana de Catalunya, menyatakan bakal ikut dalam pemilihan umum digelar 21 Desember mendatang.

Kehendak Catalunya yang ingin merdeka juga tidak disambut oleh dunia. Sejumlah negara di Eropa dan Uni Eropa justru mendukung Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, buat meredam gejolak itu. Namun, mereka mendesak supaya mendahulukan dialog ketimbang tindakan keras seperti mengirim pasukan.