Negara Muslim Ini Resmi Larang Jilbab dan Perayaan Lebaran, Dianggap Budaya Asing
Negara Muslim Ini Resmi Larang Jilbab dan Perayaan Lebaran
Majelis tinggi negara itu mengesahkan undang-undang yang melarang "pakaian asing" dan perayaan untuk dua hari raya besar Islam, yaitu Idulfitri dan Iduladha.
-
Kenapa Tajikistan melarang jilbab dan lebaran? Undang-undang tersebut mencuri perhatian dunia Islam. Sebab, negara pecahan Uni Soviet itu penduduknya mayoritas adalah muslim. Presiden Tajikistan Emomali Rahmon baru saja menandatangani undang-undang yang melarang warga negaranya mengenakan hijab dan pakaian tradisional Islam lainnya. Tak cuma itu, undang-undang ini juga melarang perayaan dua hari raya besar Islam yakni Idul Fitri dan Idul Adha.
-
Kapan larangan jilbab dan lebaran di Tajikistan berlaku? Sebelumnya, majelis tinggi parlemen Tajikistan, Majlisi Milli, telah mengesahkan undang-undang tersebut pada sesi ke-18 Majlisi Milli, yang dipimpin oleh ketuanya, Rustam Emomali, 19 Juni 2024.
-
Siapa yang melarang jilbab dan lebaran di Tajikistan? Presiden Tajikistan Emomali Rahmon baru saja menandatangani undang-undang yang melarang warga negaranya mengenakan hijab dan pakaian tradisional Islam lainnya.
-
Bagaimana kebijakan larangan jilbab di Tajikistan? Undang-undang ini sebagian besar menargetkan hijab, atau kerudung, dan pakaian tradisional Islam. Pelanggar kebijakan ini akan didenda mulai dari 7.920 somonis atau Rp12 juta untuk perorangan dan 39.500 somonis atau Rp60 juta untuk badan hukum.
-
Apa yang dilarang di Tajikistan? Presiden Tajikistan Emomali Rahmon baru saja menandatangani undang-undang yang melarang warga negaranya mengenakan hijab dan pakaian tradisional Islam lainnya. Tak cuma itu, undang-undang ini juga melarang perayaan dua hari raya besar Islam yakni Idul Fitri dan Idul Adha.
-
Kenapa Kazakhstan melarang jilbab di sekolah? Menurut pernyataan di situs web pemerintah Kazakhstan, kebijakan baru ini diberlakukan atas dasar menjamin kesetaraan semua agama di depan hukum dan anggapan bahwa setiap atribut, simbol, elemen dengan satu atau lain cara menyiratkan propaganda dogma yang terkait, serta mencegah keuntungan dari agama manapun di negara itu.
Negara Muslim Ini Resmi Larang Jilbab dan Perayaan Lebaran, Dianggap Budaya Asing
Majelis tinggi parlemen Tajikistan, Majlisi Milli, mengesahkan undang-undang yang melarang "pakaian asing" dan perayaan untuk dua hari raya besar Islam, yaitu Idulfitri dan Iduladha.
Sesi ke-18 Majlisi Milli, yang dipimpin oleh ketuanya, Rustam Emomali, berlangsung pada 19 Juni.
Pusat pers Majlisi Milli mengatakan sidang tersebut mengesahkan amandemen yang dibuat untuk undang-undang negara tentang hari libur, tradisi dan ritual, peran guru dan lembaga pendidikan dalam membesarkan anak-anak, tanggung jawab orang tua.
Mengingat, Majlisi Namoyandagon, majelis rendah parlemen Tajikistan, menyetujui RUU yang melarang hijab dan idgardak pada tanggal 8 Juni lalu.
Undang-undang ini sebagian besar menargetkan hijab, atau kerudung, dan pakaian tradisional Islam
lainnya, yang mulai masuk ke Tajikistan dalam beberapa tahun terakhir dari Timur Tengah dan para pejabat negara tersebut mengaitkannya dengan para ekstremis Islam.
Anggota parlemen juga menyetujui amandemen baru terhadap kode pelanggaran administratif, yang mencakup denda besar bagi pelanggar. Kode tersebut sebelumnya tidak mencantumkan pemakaian jilbab atau pakaian religius lainnya sebagai pelanggaran.
Radio Liberty's Tajik Service melaporkan pada 23 Mei hukuman bagi para pelanggar bervariasi mulai dari 7.920 somonis atau Rp12 juta untuk perorangan dan 39.500 somonis atau Rp60 juta untuk badan hukum.
Pejabat pemerintah dan otoritas agama dilaporkan menghadapi denda yang jauh lebih tinggi, masing-masing sebesar 54.000 somonis atau Rp83 juta dan 57.600 somonis atau Rp88,5 juta, jika terbukti bersalah.
Perlu dicatat Tajikistan telah melarang hijab setelah bertahun-tahun larangan tidak resmi. Tindakan keras pihak berwenang Tajikistan terhadap hijab dimulai pada tahun 2007 ketika Kementerian Pendidikan melarang pakaian Islami dan rok mini gaya Barat bagi para pelajar.
Larangan tersebut akhirnya diperluas ke semua institusi publik, dengan beberapa organisasi menuntut staf dan pengunjungnya untuk melepaskan jilbab.
Pemerintah daerah membentuk satuan tugas khusus untuk menegakkan larangan tidak resmi tersebut,
sementara polisi menggerebek pasar-pasar untuk menahan para "pelanggar."
Namun pihak berwenang menolak banyak klaim dari para wanita yang mengatakan mereka disetop di jalan dan didenda karena mengenakan jilbab.
Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir melakukan kampanye untuk mempromosikan pakaian nasional Tajik.
Pada 6 September 2017, jutaan pengguna ponsel menerima pesan teks dari pemerintah yang menyerukan agar para wanita mengenakan pakaian nasional Tajik.
Pesan-pesan tersebut menyatakan "Mengenakan pakaian nasional adalah suatu keharusan!" "Hormati pakaian nasional," dan "Mari kita jadikan ini sebagai tradisi yang baik untuk mengenakan pakaian nasional."
Kampanye ini mencapai puncaknya pada tahun 2018 ketika pemerintah memperkenalkan buku panduan setebal 376 halaman, Buku Panduan Pakaian yang Disarankan di Tajikistan, berisi uraian apa yang harus dikenakan oleh wanita Tajikistan untuk berbagai kesempatan.
Tajikistan juga secara tidak resmi melarang jenggot lebat. Ribuan pria dalam satu dekade terakhir dilaporkan telah disetop oleh polisi dan jenggot mereka dicukur di luar kehendak mereka.
