Palestina desak Dewan Keamanan PBB hentikan permukiman ilegal

Merdeka.com - Duta Besar Palestina untuk PBB menuding Israel telah melakukan 'Rentetan tindakan ekstrem yang ilegal' selama 10 hari terakhir dengan membangun permukiman ilegal di Tepi Barat. Negara ini juga mendesak agar Dewan Keamanan PBB bertindak dan menghentikan upaya pembangunan tersebut.

Dilansir Times of Israel, Kamis (2/2), Dubes Palestina Riyad Mansour, menyebut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menyetujui pembangunan 6.000 rumah baru di negerinya. Kebijakan ini baru pertama kali terjadi sepanjang tahun 2016, padahal Mahkamah Agung Israel sudah menolak rencana Israel itu.

"Netanyahu sudah menghancurkan solusi dua negara dengan melanjutkan tindakan ilegal ini," ucapnya.

Mansour dan kepala Kelompok Arab memberikan pernyataannya langsung kepada sejumlah jurnalis setelah melakukan pertemuan dengan Dubes Ukraina untuk PBB Volodymyr Yelchenko, sekaligus Presiden Dewan Keamanan saat ini untuk memprotes pembangunan permukiman ilegal. Dia juga meminta dewan menerbitkan resolusi baru yang mengecam pembangunan serta menghentikannya.

Kemarin, Netanyahu dan Menteri Pertahanan Avigdor Liberman menyetujui pembangunan 3.000 rumah baru di Tepi Barat, beberapa di antaranya berada di luar perbatasan Israel. Pengumuman itu dilakukan setelah Israel menyetujui pembangunan 500 rumah di Jerusalem Timur dan 2.500 rumah di Tepi Barat.

Komunitas internasional menganggap pembangunan itu ilegal. Namun, Presiden baru Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal akan membatalkan seluruh kebijakan dari pendahulunya, dan lebih lunak terhadap pembangunan tersebut.