Parlemen Maladewa setujui perpanjangan masa kondisi darurat selama 30 hari

Merdeka.com - Parlemen Maladewa menyetujui permintaan Presiden Abdulla Yameen untuk memperpanjang masa kondisi darurat selama 30 hari. sebuah ancaman keamanan nasional yang sedang berlangsung dan krisis konstitusional. Menyusul adanya kekacauan politik yang sedang berlangsung di negara tersebut.

Negara-negara termasuk Amerika Serikat, India, Kanada dan PBB telah mendesak Presiden Yameen untuk mencabut kondisi darurat demi memulihkan keadaan.

Yameen memberlakukan keadaan darurat untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan pembebasan sembilan tahanan politik dari penjara.

"Keadaan darurat hanya berlaku untuk orang-orang yang diduga melakukan kegiatan ilegal dan tidak berlaku bagi penduduk atau pengunjung yang sah Maladewa," ujar sebuah pernyataan dari Kantor Yameen, yang dikutip dari laman Reuters, Rabu (21/2).

Departemen Luar Negeri AS, dalam sebuah pernyataan mengaku kecewa dengan perpanjangan keadaan darurat yang terjadi di negara yang dijuluki surga dunia itu.

Sejak 5 Februari lalu, Pemerintah yang dipimpin Yameen, telah menangkap hakim agung, pihak oposisi dan mantan Presiden Maumoon Abdul Gayoom atas tuduhan usaha merebut kekuasaan.

Yameen telah mengabaikan keputusan pengadilan, dia telah memenjarakan anggota oposisi dan memecat dua kepala polisi yang mengatakan bahwa mereka akan memegang teguh putusan pengadilan tersebut.

Yameen meraih kekuasaan pada tahun 2013, dan langkahnya ini diduga kuat untuk mempertahankan kekuasaannya menjelang pemilihan tahun ini.

Sebelumnya sebanyak 38 anggota parlemen partai yang berkuasa, menyetujui pemungutan suara pada sebuah sidang untuk memperpanjang masa kondisi darurat. Namun pihak oposisi mengatakan bahwa ini merupakan kegiatan ilegal karena pemungutan suara sedikitnya harus diikuti oleh 43 anggota parlemen.

Mantan presiden Mohamed Nasheed, yang berada di pengasingan, mengatakan bahwa pemerintah tidak dapat memperpanjang keadaan darurat tanpa 43 suara.

Ibrahim Mohamed Solih, pemimpin kelompok parlemen koalisi oposisi mengatakan, "Keadaan darurat ini ilegal. Yameen telah membajak seluruh negara bagian dan memerintah Maladewa seperti seorang diktator militer," ujarnya.

Sedangkan di lain pihak, Parlemen Maladewa mengatakan untuk menentukan kondisi darurat tidak dibutuhkan kuorum atau jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam majelis, serta tidak perlu meminta pendapat dari Mahkamah Agung.

Mantan Jaksa Agung Ahmed Ali Sawad mengatakan, bahwa lebih dari setengah anggota parlemen harus hadir untuk memberikan suara pada keputusan darurat tersebut.

"Ini adalah pemeriksaan legislatif yang mendasar mengenai tindakan eksekutif yang memiliki konsekuensi luas mengenai hak, kebebasan dan urusan rakyat," kata Sawad.

Direktur Eksekutif Jaringan Demokrasi Maladewa, Shahinda Ismail mengatakan, bahwa partai yang berkuasa telah secara efektif dan sepenuhnya menghapus semua sistem pemerintahan demokratis dan sah.

Operator tur mengatakan ratusan pemesanan hotel telah dibatalkan setiap hari sejak keadaan darurat yang ditetapkan pada 5 Februari, meskipun pemerintah menjamin bahwa semua destinasi wisata serta resor berjalan normal.