Swedia putus bantuan karena Kamboja bubarkan oposisi

Merdeka.com - Swedia menjadi anggota Uni Eropa pertama yang memutuskan menghentikan sebagian bantuan uang kepada Kamboja. Hal itu adalah bentuk protes mereka atas keputusan Mahkamah Agung setempat membubarkan kelompok oposisi Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) pada Jumat pekan lalu.

Dalam pernyataan disampaikan oleh Kedutaan Besar Swedia di Ibu Kota Phnom Penh, mereka akan menelaah lagi segala bentuk kerjasama dengan Kamboja. Namun, bantuan buat mengembangkan pendidikan dan penelitian tetap berjalan.

"Kami sementara tidak akan melakukan kerjasama soal pembangunan antarpemerintah," demikian pernyataan disampaikan Kedutaan Besar Swedia di Kamboja.

Swedia selama lima tahun belakangan dikabarkan telah menggelontorkan dana hingga USD 100 juta (sekitar Rp 1,3 triliun) buat Kamboja. Berada di urutan ketiga negara penyumbang terbesar setelah Prancis dan Jerman. Grup usaha pakaian asal Swedia, H&M, juga salah satu pelanggan produk garmen Kamboja. Meski demikian, satu-persatu pemodal Barat memilih hengkang setelah China masuk dan menjadi penyumbang dan penanam modal terbesar di Kamboja.

Menanggapi pernyataan pemerintah Swedia, Kamboja menyatakan tetap bersahabat dengan semua negara. Namun, dia berkeras menyatakan alasan pembubaran CNRP adalah karena ada gelagat bakal melakukan makar.

"Orang-orang harus menghormati keputusan rakyat Kamboja, supaya sejalan dengan prinsip demokrasi dan aturan hukum," kata Wakil Sekretaris Kementerian Dalam Negeri Kamboja, Huy Vannak.

Amerika Serikat beberapa waktu lalu juga menyatakan segera memutus bantuan bagi Kamboja. Kedutaan Besar AS di Kamboja mengklaim pada April lalu mereka mengucurkan duit USD 1,8 juta buat membantu pemilihan daerah tahun ini dan pemilihan umum pada 2018.

Menurut Kementerian Luar Negeri AS, tiga tahun lalu mereka memberi bantuan uang kepada Kamboja sebesar USD 77,6 juta. Uang itu buat membantu program kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan buat menggenjot pertumbuhan ekonomi. Namun, China berhasil menguasai proyek-proyek infrastruktur skala besar. Lagipula, China tidak mensyaratkan reformasi politik seperti AS. Maka dari itu, Hun Sen seperti berada di atas angin dan berani menentang AS.

Kamis lalu, Mahkamah Agung Kamboja memutuskan supaya Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) dibubarkan. Keputusan itu nampaknya sudah bisa diperkirakan oleh kelompok oposisi. Apalagi Ketua Majelis Hakim, Dith Munty, merupakan anggota partai penguasa, Partai Rakyat Kamboja (CPP). Dia menyatakan sembilan hakim anggota memutuskan secara bulat soal pembubaran CNRP.

Mahkamah Agung Kamboja juga melarang 118 anggota CNRP terlibat dalam aktivitas politik selama lima tahun ke depan. Dengan keputusan itu, Perdana Menteri Hun Sen dan CPP membungkam seteru politiknya sebelum pemilihan umum digelar pada Juli 20181 mendatang. Dia juga dianggap tetap mempertahankan budaya otoriter dan merusak budaya demokrasi di negara itu.

Hakim Munty juga secara sepihak menyatakan CNRP mengakui akan melakukan kudeta, karena mereka tidak mengutus kuasa hukum buat membela dalam persidangan.

Perdana Menteri Hun Sen dan pemerintah Kamboja menuding CNRP dan pemimpinnya, Kem Sokha, hendak melakukan kudeta dengan bantuan Amerika Serikat serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan media massa berkelindan dengan AS. Dia lantas ditangkap pada September lalu. Pemerintah Kamboja lantas menutup kegiatan sejumlah organisasi didanai AS. Tentu saja AS membantahnya. Bahkan, sebuah surat kabar independen Kamboja, The Cambodia Daily, terpaksa berhenti terbit karena dipaksa membayar pajak yang jumlahnya sangat tidak masuk akal.

Politikus senior CNRP yang kabur ke luar negeri, Mu Sochua, menyatakan keputusan Mahkamah Agung Kamboja sama saja mengakhiri era demokrasi murni berjalan selama ini. Dia meminta bantuan pihak asing supaya tidak tutup mata dan membiarkan rezim otoriter dipimpin Hun Sen terus melanggengkan kekuasaan. Pemerintah Amerika Serikat sudah mendesak pemerintah Kamboja membebaskan Sokha dan membatalkan keputusan pembubaran CNRP. Namun, kepolisian Kamboja sudah menggelar operasi melucuti kantor cabang dan lambang CNRP di seluruh negara itu.

Menurut Mo Sochua, sikap Hun Sen bakal menghambat pemodal asing hendak berinvestasi. Sebab menurut dia, dominasi China dalam perekonomian Kamboja bakal membuat pengusaha lain malas bersaing atau malah hengkang. Dia juga menuding China bisa seperti itu karena Hun Sen utang budi.

Hun Sen merupakan mantan komandan Khmer Merah didapuk sebagai Perdana Menteri sejak 1985, setelah gerakan itu tumbang. Lantas pada 1997, dia merebut kekuasaan mutlak setelah melakukan kudeta menelan banyak nyawa. Dia saat ini menjadi perdana menteri dan kepala negara terlama di dunia, yakni selama 32 tahun dan terus berjalan.

Sistem demokrasi diterapkan di Kamboja dianggap masih sangat rapuh. Sebab, lembaga legislatif dan yudikatif belum bisa mandiri, dan masih sangat tergantung dengan sikap eksekutif. Penegakan hukum dan hukum acara di sana dianggap amat lemah. Apalagi selama beberapa tahun belakangan hubungan pemerintah Kamboja dan China semakin mesra. Hal itu membuat Tiongkok rela mengguyur Kamboja dengan sejumlah bantuan dan pinjaman. Namun, hal itu malah membikin penguasa semakin menindas kelompok oposisi dan pegiat demokrasi dan hak-hak sipil setempat. (mdk/ary)