Pemerintah siapkan hotel prodeo untuk penunggak pajak

Kemenkeu

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Geser ke atas untuk membaca

Pejabat Pengganti Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Wahyu K. Tumakaka (kiri) bersama Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Dadang Suwarna (kedua kiri) memberi keterangan pers terkait penyanderaan (gijzeling) terhadap penunggak pajak di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Salemba, Jakarta, Jumat (30/1). Penyanderaan atau penahanan terhadap wajib pajak 'bandel' ini diberlakukan setelah Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengeluarkan Surat Izin Penyanderaan No. SR-366/MK.03/2015 pada 28 Januari 2015. Ditindaklanjuti Surat Perintah Penyanderaan dari Kepala kantor pelayanan pajak (KPP) No. Porint.02/WPJ/.07/KP/2015.

Suasana saat Wahyu K. Tumakaka bersama Dadang Suwarna memberi keterangan pers terkait penyanderaan terhadap penunggak pajak di LP Salemba, Jakarta, Jumat (30/1).

Setelah baru saja diberlakukan, hari ini Ditjen Pajak akan menyandera SC, penanggung pajak PT. DGP lantaran sudah lima tahun tak membayar kewajibannya pada negara. SC menunggak pajak sebesar Rp 6 milyar.

Suasana saat Wahyu K. Tumakaka bersama Dadang Suwarna memberi keterangan pers terkait penyanderaan terhadap penunggak pajak di LP Salemba, Jakarta, Jumat (30/1).

Seorang petugas tengah menjaga salah satu sel untuk penunggak pajak di LP Salemba, Jakarta, Jumat (30/1).

Suasana bagian luar penjara yang diperuntukkan bagi penunggak pajak di LP Salemba, Jakarta, Jumat (30/1).

Sri Mulyani Daftar Barang dan Jasa Bakal Kena Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Mulai 2025

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara.

Baca Selengkapnya

Infografis INFOGRAFIS: Dampak PPN Naik Jadi 12 Persen Mulai Tahun Depan

Kemenkeu menegaskan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1 persen sudah mempertimbangkan aspek ekonomi hingga sosial.

Baca Selengkapnya

PPN 12 persen Hitung-Hitungan PPN 12 Persen, Ternyata Kenaikan Dirasakan Masyarakat Capai 20 Persen dalam 4 Tahun

Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen jika diakumulasi dalam 4 tahun terakhir (2020-2025) sebenarnya naiknya 20 persen bukan 2 persen.

Baca Selengkapnya

Tarif PPN Dampak Dirasakan Masyarakat Jika Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen Mulai 1 Januari 2025

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sri Mulyani Bongkar Cara Pemerintah Cegah Masuknya Barang Ilegal ke Dalam Negeri

PPATK memainkan peran kunci dengan menyediakan data intelijen yang mendeteksi arus uang dari transaksi ilegal.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sri Mulyani Sebut Negara Tetangga Indonesia akan Terkena Dampak Buruk Kebijakan Donald Trump

Sri Mulyani menjelaskan bahwa Trump merupakan sosok yang dikenal proteksionisme dalam melindungi neraca dagang negaranya.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sri Mulyani Minta McKinsey Benahi Tata Kelola LPDP, Ada Apa?

Sri Mulyani menilai LPDP memiliki peranan penting dalam menciptakan kualitas SDM Indonesia bisa keluar dari jebakan kelas menengah.

Baca Selengkapnya

Baju Impor Kemenkeu Rancang Aturan TPP untuk Selamatkan Industri Pakaian Dalam Negeri

Langkah ini dilakukan untuk melindungi industri lokal dari lonjakan impor yang dapat mengancam daya saing produk dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sri Mulyani Beri Sinyal Bakal Ada Perubahan APBN 2025

Penyusunan APBN 2025 telah dilakukan melalui konsultasi langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sri Mulyani Jelaskan Komponen Buat Ekonomi Indonesia Tumbuh Melambat di Kuartal III-2024

Sri Mulyani menjelaskan, dari sisi komponen, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,91 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan kuartal II-2024.

Baca Selengkapnya

Perumahan Didukung Kemenkeu, Lahan BLBI Bakal Digunakan untuk Program 3 Juta Rumah

Kemenkeu akan menyiapkan daftar aset-aset untuk dilihat oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman guna mendukung program tiga juta rumah.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sri Mulyani Buka Suara Alasan Kemenkeu Tidak Lagi di Bawah Kemenko Perekonomian

Sri Mulyani menegaskan perubahan ini tidak mengurangi tingkat koordinasi antara Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya.

Baca Selengkapnya