Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Menkeu Sri Mulyani gandeng Polri amankan tax amnesty

Menkeu Sri Mulyani gandeng Polri amankan tax amnesty

Tax amnesty

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Menkeu Sri Mulyani gandeng Polri amankan tax amnesty

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memberikan keterangan kepada awak media seusai menggelar video conference dengan para kepolisian daerah untuk membahas pengamanan tax amnesty di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/7). Melalui video conference, Tito menginstruksikan kepada jajaran kepolisian di daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan program pengampunan pajak.

Menkeu Sri Mulyani gandeng Polri amankan tax amnesty

Menkeu Sri Mulyani bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memberikan keterangan kepada awak media memberikan keterangan kepada awak media seusai menggelar video conference dengan para kepolisian daerah untuk membahas pengamanan tax amnesty di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/7).

Menkeu Sri Mulyani gandeng Polri amankan tax amnesty

Menkeu Sri Mulyani bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memberikan keterangan kepada awak media memberikan keterangan kepada awak media seusai menggelar video conference dengan para kepolisian daerah untuk membahas pengamanan tax amnesty di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/7).

Menkeu Sri Mulyani gandeng Polri amankan tax amnesty

Menkeu Sri Mulyani bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian seusai memberikan keterangan kepada awak media di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/7).

Menkeu Sri Mulyani gandeng Polri amankan tax amnesty

Menkeu Sri Mulyani menyapa awak media saat hendak meninggalkan Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/7).

Daftar Barang dan Jasa Bakal Kena Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Mulai 2025
Daftar Barang dan Jasa Bakal Kena Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Mulai 2025

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara.

Baca Selengkapnya
INFOGRAFIS: Dampak PPN Naik Jadi 12 Persen Mulai Tahun Depan
INFOGRAFIS: Dampak PPN Naik Jadi 12 Persen Mulai Tahun Depan

Kemenkeu menegaskan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1 persen sudah mempertimbangkan aspek ekonomi hingga sosial.

Baca Selengkapnya
RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2025, Analis: Kebijakan Kurang Ideal dan Ciptakan Rasa Ketidakadilan
RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2025, Analis: Kebijakan Kurang Ideal dan Ciptakan Rasa Ketidakadilan

Tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.

Baca Selengkapnya
Diusulkan DPR, Tax Amnesty Bakal Ada Lagi Tahun 2025
Diusulkan DPR, Tax Amnesty Bakal Ada Lagi Tahun 2025

Kemudian prolegnas yang telah disepakati itu akan dibahas dalam rapat paripurna dalam waktu dekat.

Baca Selengkapnya
Hitung-Hitungan PPN 12 Persen, Ternyata Kenaikan Dirasakan Masyarakat Capai 20 Persen dalam 4 Tahun
Hitung-Hitungan PPN 12 Persen, Ternyata Kenaikan Dirasakan Masyarakat Capai 20 Persen dalam 4 Tahun

Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen jika diakumulasi dalam 4 tahun terakhir (2020-2025) sebenarnya naiknya 20 persen bukan 2 persen.

Baca Selengkapnya
Dampak Dirasakan Masyarakat Jika Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen Mulai 1 Januari 2025
Dampak Dirasakan Masyarakat Jika Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen Mulai 1 Januari 2025

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Bongkar Cara Pemerintah Cegah Masuknya Barang Ilegal ke Dalam Negeri
Sri Mulyani Bongkar Cara Pemerintah Cegah Masuknya Barang Ilegal ke Dalam Negeri

PPATK memainkan peran kunci dengan menyediakan data intelijen yang mendeteksi arus uang dari transaksi ilegal.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Sebut Negara Tetangga Indonesia akan Terkena Dampak Buruk Kebijakan Donald Trump
Sri Mulyani Sebut Negara Tetangga Indonesia akan Terkena Dampak Buruk Kebijakan Donald Trump

Sri Mulyani menjelaskan bahwa Trump merupakan sosok yang dikenal proteksionisme dalam melindungi neraca dagang negaranya.

Baca Selengkapnya
DJP Jateng II Nilai Janggal Pengakuan Pramono soal Tagihan Pajak Rp2 M, Tantang Tunjukkan Bukti-Bukti
DJP Jateng II Nilai Janggal Pengakuan Pramono soal Tagihan Pajak Rp2 M, Tantang Tunjukkan Bukti-Bukti

Kepala Kantor Wilayah DJP Jateng II, Etty Rachmiyanthi menilai apa yang disampaikan Pramono tidak masuk akal dan janggal.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Minta McKinsey Benahi Tata Kelola LPDP, Ada Apa?
Sri Mulyani Minta McKinsey Benahi Tata Kelola LPDP, Ada Apa?

Sri Mulyani menilai LPDP memiliki peranan penting dalam menciptakan kualitas SDM Indonesia bisa keluar dari jebakan kelas menengah.

Baca Selengkapnya
Alasan Pemerintah Soal Aturan Beli Rumah Bebas Pajak Diperpanjang
Alasan Pemerintah Soal Aturan Beli Rumah Bebas Pajak Diperpanjang

Kuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Kemenkeu Rancang Aturan TPP untuk Selamatkan Industri Pakaian Dalam Negeri
Kemenkeu Rancang Aturan TPP untuk Selamatkan Industri Pakaian Dalam Negeri

Langkah ini dilakukan untuk melindungi industri lokal dari lonjakan impor yang dapat mengancam daya saing produk dalam negeri.

Baca Selengkapnya