Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009-2014, Chairuman Harahap mengacungkan jempol jari usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/7). Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.
Mantan anggota DPR Chairuman Harahap tebar senyuman usai diperiksa KPK
DPR
Ekspresi Chairuman Harahap usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/7).
Sejumlah awak media menghampiri awak media usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/7).
Chairuman Harahap menjawab pertanyaan awak media usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/7).
Chairuman Harahap usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/7).
Chairuman Harahap usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/7).
Chairuman Harahap usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/7).
Chairuman Harahap usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/7).
Chairuman Harahap diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan penerapan e-KTP.
Sebuah video yang viral di media sosial menunjukkan aksi perundungan yang melibatkan seorang siswa di salah satu Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Pati, Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaHasto diketahui sempat memerintahkan Harun untuk menghilangkan jejak dengan merendam handphone dan melarikan diri.
Baca SelengkapnyaPemanggilan ulang terhadap Hana Hanifah telah dijadwalkan guna menguatkan keterangan yang telah diberikan.
Baca SelengkapnyaHukuman bagi para narapidana kasus korupsi hingga saat ini masih menjadi perhatian tersendiri.
Baca SelengkapnyaKetiganya adalah Komisaris PT SIP Suwito Gunawan alias Awi, Direktur PT SBSRobert Indarto dan General Manager Operational PT Tinindo Internusa, Rosalina.
Baca SelengkapnyaEks bupati Sidoarjo ini juga didenda Rp300 juta subsidair 3 bulan kurungan penjara.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini diusulkan pemerintahan Jokowi lewat UU HPP yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 7 Oktober 2021.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan ingin mempertahankan status KPU dan Bawaslu sebagai lembaga permanen.
Baca SelengkapnyaSetyo lantas menyinggung Prabowo pada saat dilantik menjadi Presiden di Gedung Parlemen dan pidatonya yang ingin mengentaskan masalah korupsi.
Baca SelengkapnyaYudi mengatakan kasus yang telah dilaporkannya ke Polres Surakarta tersebut terkatung-katung atau tanpa kejelasan tujuh (7) tahun lamanya.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengingatkan Pemerintah untuk tidak tergesa-gesa mengambil langkah menutup ribuan BUMD yang mengalami kerugian.
Baca SelengkapnyaHuda mengatakan terkadang orang memilih tidak punya rumah karena faktor kenyamanan bukan karena unsur ketidakmampuan.
Baca Selengkapnya