Follow
Djarot minta polisi usut ormas terlibat pengepungan YLBHI
Merdeka.com - Badan Musyawarah (Bamus) Betawi diduga terlibat dalam kerusuhan dan pengrusakan di depan Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/9) malam. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisan dalam hal ini Polda Metro Jaya.
Djarot meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus pengepungan tersebut. Sebab Bamus Betawi, merupakan gabungan dari beberapa ormas mendapat dana hibah dari Pemprov DKI.
"Coba dilacak itu. Apa betul dia mengklaim sebagai orang Bamus. Bamus itu badan musyawarah yang anggotanya banyak ormas betawi," katanya di Balai Kota Jakarta, Senin (18/9).
-
Apa usulan Bamus Betawi tentang gubernur Jakarta? 'Kita sudah berembuk di dalam internal majelis adat, ada empat usulan itu. Yang pertama tentang susunan pemerintahan. Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden,' kata Oding saat dihubungi merdeka.com, Kamis (7/12).
-
Siapa yang meminta Polda Jatim untuk melakukan investigasi? Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mendorong Polda Jatim untuk segera melakukan investigasi karena dikhawatirkan Briptu FN mengalami depresi pasca persalinan alias baby blues.
-
Kenapa DPR RI apresiasi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Apa yang diminta DPR ke Polisi? 'Pokoknya wajib dijatuhi hukuman pidana, biar jera orang-orang nekat itu. Dan sebagai sebagai warga Jakarta, kami tentunya berharap pihak kepolisian bisa menjadikan ini bahan evaluasi.' 'Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,' tambah Sahroni.
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Apa yang diminta DPRD DKI Jakarta terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
Mantan Wali Kota Blitar ini mengungkapkan, orang betawi identik toleran, tertib, cinta damai. Terlebih badan musyawarah itu yang diakomodir di dalam Perda tentang pelestarian budaya betawi.
Djarot menjelaskan, jika ada salah satu ormas terlibat dalam penyerangan tersebut akan mencederai nama baik Bamus itu sendiri.
"Bamus, bukan ormasnya. Lebih banyak kegiatannya pada pengembangan dan pelestarian budaya Betawi. Jadi saya belum tahu, belum dapat laporan, makanya yang di Setu Babakan dikelola bukan Ormas tapi Bamus yang ketua Bamusnya pak Odong. Coba dilacak dulu," tandasnya.
Sebelumnya, massa diduga dari salah satu ormas mengepung kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (17/9) sekira pukul 22.30 WIB. Mereka memaksa masuk untuk membubarkan diskusi yang dianggap berbau komunisme.
"Yang saya tahu ingin membubarkan diskusi indikasi komunis, padahal tidak. Acara open mind, peserta bisa menyampaikan apa saja terkait demokrasi. ada ibu-ibu Kendeng. malah dituduh komunis," ujar Kepala Divisi Advokasi LBH Jakarta, Yunita saat dihubungi merdeka.com.
Yunita menyampaikan, diskusi yang berlangsung dari pukul tiga sore hingga sembilan malam itu tidak ada kaitannya dengan komunisme. Materi diskusi adalah mengenai darurat demokrasi.
Kemudian sekira pukul 10 malam, tiba-tiba 50 orang datang dan memaksa ingin membubarkan diskusi. "Padahal acara sudah selesai. Kami dikepung," tutur Yunita. (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Debt collector dan pemilik mobil merupakan anggota ormas berbeda.
Baca Selengkapnya
Pasal 83A menyebut bahwa ormas keagamaan bisa mengelola wilayah khusus izin usaha pertambangan (WIUPK).
Baca Selengkapnya
"Lembaga adat dan kebudayaan Betawi perlu dapat nomenklatur serta tugas dan wewenang jelas dalam UU ini." kata Sylviana
Baca Selengkapnya
Pihaknya tidak bisa bergerak sendiri tanpa adanya peran serta masyarakat.
Baca Selengkapnya
Polisi menyebut bentrokan dipicu penarikan mobil salah satu pihak debt collector di wilayah tersebut.
Baca Selengkapnya
Petugas saat ini telah menangkap terduga pelaku inisial U yang merupakan anggota dari salah satu ormas.
Baca Selengkapnya
Bawaslu menemukan dugaan politik uang atau serangan fajar yang dilakukan oleh salah seorang Caleg DPR RI di Jakbar.
Baca Selengkapnya
Jokowi soal Izin Tambang: Bukan Diberikan ke Ormas, Tapi Badan Usahanya
Baca Selengkapnya
turan ormas keagamaan bisa mengelola wilayah khusus izin usaha pertambangan (WIUPK) tertuang di Pasal 83A.
Baca Selengkapnya
Luhut memastikan bahwa izin pengelolaan tambang ini diberikan sebagai bentuk komitmen pemerintah
Baca Selengkapnya
Herman Khaeron ingin adanya kekhususan untuk menahan laju biaya hidup di Jakarta
Baca Selengkapnya
Camat Makasar Kamal membenarkan hal tersebut. Namun, peristiwa tersebut terjadi pada Juli 2022 dan kini sudah ditindak.
Baca Selengkapnya