Pemkab Sleman Sosialisasikan Penggunaan Tanah Kas Desa, Tidak Boleh untuk Perumahan

Merdeka.com - Masih segar di ingatan pada Selasa (16/5) lalu Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta menyegel kawasan hunian Kandara Village yang dibangun secara ilegal di atas tanah kas desa di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Sleman.

Pada prinsipnya, pembangunan perumahan itu telah melanggar Pergub DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang di dalamnya menyatakan bahwa penggunaan tanah kas desa untuk sewa harus mengantongi izin dari Kasultanan atau Kadipaten. Regulasi itu juga menyebutkan kalau tanah kas desa tidak boleh digunakan untuk pendirian rumah tinggal dan diperjualbelikan.

Namun ternyata ada oknum-oknum yang melanggar aturan tersebut. Belajar dari kasus tersebut, Pemkab Sleman menggelar sosialisasi pemanfaatan tanah kas desa untuk mencegah terjadinya hal serupa.

Lantas seperti apa bentuk sosialisasi itu? Berikut selengkapnya:

Penjelasan Bupati Sleman

©ANTARA/HO-Prokompim Setda Sleman

Sosialisasi itu digelar di Aula Lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Dalam kesempatan itu, Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo mengatakan bahwa pemanfaatan tanah kas desa telah diatur melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Menurutnya, sesuai aturan tersebut, meskipun kelurahan memiliki hak untuk memanfaatkan tetapi tetap harus tunduk dengan aturan yang berlaku.

“Sedangkan dalam hal pemanfaatan TKD oleh pihak ketiga, sewa menyewa harus dilakukan dengan ketentuan sesuai Pergub nomor 34 tersebut. Baik perizinannya maupun peruntukannya. Jangan sampai ada yang tidak berizin, apalagi ketidaksesuaian antara izin dengan peruntukannya di lapangan,” jelas Kustini, dikutip dari ANTARA pada Kamis (25/5).

Terkait dengan aturan ini, Kustini meminta pada lurah, pamong, dan panewu untuk proaktif dan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan provinsi dalam hal pengawasan tanah desa.

Berantas Mafia Tanah

©Liputan6.com/Faizal Fanani

Sementara itu Kepala Biro Hukum DIY, Adi Bayu Kristanto mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah fokus untuk memberantas praktik mafia tanah di DIY. Adi menegaskan, sesuai dengan regulasi yang ada, tanah kas desa tidak bisa dimanfaatkan untuk membangun perumahan. Maka dari itu ia meminta pada kelurahan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan tanah kas desa serta memastikan adanya izin sebelum tanah itu dimanfaatkan.

Sedangkan Pengageng Kawedanan Ageng Panitikismo Keraton Yogyakarta, KRT Suryo Satriyanto mengatakan bahwa pengawas yang terdiri atas pemantauan dan penertiban dilakukan oleh kasultanan. Namun pada implementasinya tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait serta kelurahan.

“Sesuai pergub tersebut pengawasan dilakukan minimal satu bulan sekali,” kata Suryo. (mdk/shr)