Timba ilmu dari negara dengan pengalaman seabad

Merdeka.com - Sebuah negara industri tentu saja membutuhkan pasokan tenaga kerja terampil yang memadai. Oleh karenanya pendidikan keterampilan atau vokasional menjadi kunci.

Tak heran jika negara maju sekelas Amerika Serikat dan Jerman tak main-main dalam membangun sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan. Malaysia pun tak mau kalah.

"Vokasi ini sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan mereka. Di Malaysia itu, 80 persen tamatan SMP melanjutkan ke sekolah kejuruan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan Anton J. Supit ketika berbincang dengan merdeka.com, Selasa (10/1).

Di negeri jiran, lanjut Anton, pendidikan vokasi sudah diatur dalam undang-undang. Beleid itu menjadi dasar pembentukan lembaga pembiayaan pendidikan kejuruan.

"Anak-anak yang masuk situ dibiayai dengan kredit dari lembaga yang menyediakan itu. Dananya dari kontribusi para pelaku bisnis dan diatur UU."

Lalu, bagaimana pendidikan vokasi di Indonesia? Jauh tertinggal.

"Kita belum ada, walaupun secara sporadis sudah ada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang bagus," kata Anton. "Contoh, SMK teknik yang dikelola pastor di Solo. Mereka masih sekolah saja sudah banyak yang menawarkan pekerjaan. Ada juga yang lain. Tapi berapa banyak sekolah begitu?"

Ketertinggalan pendidikan vokasi Indonesia bisa dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait umlah pengangguran di Indonesia yang mencapai sebanyak 7,02 juta orang atau 5,5 persen, per Februari 2016.

Pengangguran terbanyak merupakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tingkat pengangguran terbuka pada jenjang SMK sebesar 9,84 persen. Angka tersebut meningkat 0,79 persen dibandingkan Februari 2015.

BPS menengarai salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran terbuka di lingkungan SMK lantaran kualitas lulusan yang tak sesuai dengan kebutuhan industri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memang menegaskan, pemerintah tak bisa lagi memertahankan sistem pendidikan kejuruan di Indonesia saat ini.

"Belajar di SMK tiga tahun, dapat ijazah tapi kerja belum tentu dapat," katanya saat menyampaikan pidato kunci dalam seminar terkait prospek ekonomi Indonesia 2017, di Jakarta, belum lama ini.

Maka itu, pemerintah menggandeng Jerman. Negara, menurut Darmin, punya pengalaman membangun pendidikan vokasional lebih dari seabad.

"Dalam tiga tahun, siswa sudah memiliki suatu keahlian yang jelas. Seandainya harus drop-out di tahun pertama, dia sudah punya sertifikat keahlian yang bisa dipakai untuk cari kerja. Dia drop-out tahun kedua, tapi sudah lebih banyak kebisaannya," kata Darmin. "Jerman sudah menjalankan itu lebih dari 100 tahun. Luar biasa."

Bloomberg, pada 2013, pernah memuat artikel terkait sistem pendidikan dan pelatihan vokasional di Jerman. Secara sederhana, negara federasi itu menjalankan dua sistem pengajaran vokasi: teori dan praktek.

Para siswa hanya belajar di kelas vokasi selama satu-dua hari per minggu kemudian magang di perusahaan. Selama pelatihan kerja, mereka bisa mendapatkan bayaran sebesar sepertiga gaji pekerja terlatih. Tak heran, mayoritas pelajar Jerman memilih jalur ini. (mdk/yud)