Ahok nilai susah tagih utang fasum & fasos bila Ical presiden

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengatakan perusahaan properti milik Aburizal Bakrie belum memenuhi kewajibannya untuk membangun fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Namun, Ahok menegaskan hingga saat ini belum ada sanksi ataupun aturan tegas meminta kewajiban membangun fasum dan fasos dari para pengembang.

"Masalah besar itu, dan tidak ada dasar hukumnya juga (untuk mengenakan sanksi). Bagaimana mau nagihnya, bagaimana cara nangkapnya. Makanya lebih enak jadi presiden kan, sebelum keduluan mereka jadi presiden. Kalau dia jadi presiden susah nagih lagi lho," ujar Ahok di Balai Kota, .

Namun, Ahok mempunyai cara untuk meminta para pengembang melaksanakan kewajibannya membangun fasum dan fasos, yaitu dengan tidak memberikan izin bagi pengembang yang belum memenuhi kewajibannya bangun fasum dan fasos. Apabila ingin mendapatkan izin, lanjut Ahok, para pengembang harus membayarkan tunggakan fasum dan fasos pada proyek-proyek sebelumnya.

"Kalau dari grup yang sama mengajukan izin, kita stop. Sudah berjalan itu. Makanya pengusaha pada teriak-teriak kita dibilang menghambat pembangunan. Kita memang tidak bisa memuaskan semua orang," kata Ahok.

Selain Bakrieland, lanjut Ahok, Agung Podomoro dan Agung Sedayu juga masih belum memenuhi kewajibannya untuk membangun fasum dan fasos. Tetapi, kedua perusahaan tersebut sudah mencicil pembayaran tunggakan tersebut.

"Semakin besar (pengembangnya) semakin besar masalahnya, karena hutangnya tambah banyak. Tapi Agung Sedayu dan Agung Podomoro yang besar, mereka mulai bayar. Dia bangunin kita rusun di Muara Baru, Daan Mogot, mereka mulai kerjain. Jalan inspeksi semua dia mau kerjain," ujarnya.