Ahok sebut bodoh mereka yang jadi PNS karena suap

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan orang-orang yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan jalan menyuap merupakan suatu kebodohan. Pasalnya menurut Ahok, setiap tiga bulan akan dilakukan evaluasi kinerja sekaligus perombakan jabatan secara berkala sesuai hasil evaluasi tersebut.

"Makanya bodoh sekali kalau yang bisa dilantik karena suap, karena tiga bulan akan dievaluasi," kata Ahok di Monas Jakarta, Jumat (2/1).

Ahok juga mengakui bila tradisi suap-menyuap untuk penerimaan PNS masih marak. Oleh karenanya Ahok meminta kepada seluruh masyarakat agar melaporkan kepada dirinya bila menjumpai praktik haram tersebut. Ahok menegaskan akan memenjarakan pejabat yang melakukan tindakan peras-memeras dan praktik korupsi.

"Budaya setor-menyetor masih ada, laporkan kepada kami, jadi kalau bapak-ibu tidak melawan maka bapak-ibu menghina saya karena saya telah buka selebar-lebarnya, saya akan penjarakan saudara, bila ada yang melakukan peras-memeras," kata Ahok.

Itu sebabnya, hari ini Ahok melakukan perombakan dan perampingan struktur jabatan yang di Pemprov DKI Jakarta. Akibat dari kebijakan itu banyak pejabat yang dipecat (non-job) dan di rotasi menjadi staf.

"Kira-kira 45 persen orang non job ini. Jadi staf saja tinggal pilih mau jadi staf di mana. Kita enggak mau pusing lagi lah," katanya.

Namun Ahok juga mengatakan mereka yang saat ini digeser bisa meraih kembali jabatan tersebut bila kinerjanya baik. "Bisa, bisa namanya juga seperti main ular tangga," katanya.

Ahok pun mengatakan dirinya tak gentar bila nantinya ada gerombolan orang sakit yang menjadi korban kebijakannya tersebut. Menurutnya bila ada yang sakit hati malah semakin baik agar terjadi gelombang demonstrasi dengan massa aksi yang banyak.

"Saya sudah sampaikan ke mereka kalau anda ga puas jangan marah jangan ngancam, saya juga lagi marah. Jadi sama-sama lagi marah. Justru bagus yang demonya lebih banyak karena gerakan masyarakat Jakarta kan juga kurang ga sampai anggotanya 2.000 orang sudah begitu demonya pakai KTP non DKI lagi," pungkasnya.