BPOM merasa bersalah ada vaksin palsu, klaim sudah ketat mengawasi
Merdeka.com - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan POM Tengku Bahdar Johan Hamid mengaku ikut bersalah atas beredarnya vaksin palsu di masyarakat. Dirinya mengaku menyesal mengapa kasus ini sampai terjadi, padahal sejumlah mekanisme pengawasan yang sangat ketat telah dilakukan oleh pihaknya.
"Badan POM melakukan pengawasan yang lebih ketat pada vaksin daripada jenis obat lainnya. Setiap produksi harus diuji. Kalau vaksin impor, maka di setiap shipment harus kita cek melalui batch (bets) rilisnya," ujar Bahdar di Gedung PPOMN Badan POM, Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat, Selasa (28/6)
"Kemudian, di pengecekan post-market kita lakukan pengawasan sampling. Kami juga menjaga cara distribusi dan menjamin rantai dinginnya vaksin. Karena kalau tidak disimpan dingin, vaksin pasti akan rusak," katanya menambahkan.
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Siapa yang terlibat dalam produksi vaksin dalam negeri? Salah satu proyek unggulannya adalah pengembangan Vaksin Merah Putih atau INAVAC yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair).
-
Siapa yang mendesak BPOM untuk sosialisasi? Ia mendesak BPOM segera meningkatkan sosialisasi masif atas kebijakan anyar tersebut.
-
Apa tujuan produksi vaksin dalam negeri? Kemandirian dalam produksi vaksin merupakan salah satu kebijakan utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam meningkatkan ketahanan kesehatan nasional.
-
Bagaimana cara BPOM mengantisipasi bahaya BPA? “Rencana regulasi tersebut menunjukkan negara hadir dalam melindungi kesehatan masyarakat. Pelaku usaha pastinya memahami rencana pelabelan ini dan kami berharap dukungan semua pemangku kepentingan“
-
Bagaimana Pemprov Jateng mencegah narkoba? Upaya pencegahan penggunaan narkoba akan lebih diutamakan. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan adalah menggencarkan sosialisasi, dan menyelenggarakan deklarasi anti narkoba.
Bahdar mengatakan, untuk menjaga dan mengawasi semua jalur distribusi vaksin di setiap sarana pelayanan kesehatan (saryankes) BPOM juga telah berkoordinasi dengan aparat berwenang.
"Pengawasan di jalur ilegal dilakukan dengan bekerjasama pihak kepolisian, sesuai kompetensi dan kewenang di bidang kriminal," ujarnya.
Melalui penelusuran pihaknya, Bahdar juga menjelaskan bahwa adanya penyebaran vaksin palsu ini dikarenakan sejumlah motif yang menjadi latar belakang dari peredaran dan jalur gelap distribusi ilegalnya.
Selain itu, adanya keterlibatan sejumlah pihak tak bertanggung jawab yang menjadi pemasok kemasan bekas pakai dari limbah-limbah medis rumah sakit dinilai juga menjadi salah satu penyebab maraknya peredaran vaksin palsu tersebut.
"Motifnya, karena ini murni kriminalitas, pastinya ada pelaku kriminal. Selain itu, adanya permintaan vaksin yang dipesan di luar program pemerintah dan adanya distributor freelance atau ilegal," ujar Bahdar.
"Terakhir, ada sarana pelayanan kesehatan yang memang menjadi penyuplai kemasan sisa bekas pakai dari limbah medis, untuk digunakan sebagai kemasan vaksin palsu tersebut," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menegaskan komitmennya untuk menindak tegas jaringan mafia skincare.
Baca SelengkapnyaMeskipun bahan baku skincare telah terdaftar, namun jika overclaim tetap akan ditindak BPOM.
Baca SelengkapnyaPasalnya, kedua komoditas ini merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian produksi nasional.
Baca SelengkapnyaMenkes Budi ungkap cara pemerintah mencegah penyebaran penyakit monkey pox (Mpox) di Indonesia
Baca SelengkapnyaPengambilan sampel anggur shine muscat meliputi beberapa wilayah, yakni Jabodetabek, Bandung, Bandar Lampung, Surabaya, Pontianak, Makassar, dan Medan.
Baca SelengkapnyaBelakangan, vaksin AstraZeneca disebut-sebut memicu kejadian trombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS) atau pembekuan darah.
Baca SelengkapnyaKomnas KIPI sebelumnya mengatakan tidak ada kejadian sindrom TTS setelah pemakaian vaksin Covid-19 AstraZeneca.
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan mengklarifikasi isu dugaan kerugian sebesar Rp20 triliun dalam penyelenggaraan Program JKN.
Baca SelengkapnyaHal ini untuk memberi kepastian bagi masyarakat cegah hoaks
Baca SelengkapnyaIrma pun meminta BPOM bekerjasama dengan Badan Karantina untuk menyelidiki peredaran anggur muscat.
Baca SelengkapnyaRata-rata produk obat yang dilakukan penarikan diketahui Tidak Memenuhi Syarat (TMS) keamanan maupun izin edar.
Baca SelengkapnyaKepala BPOM Taruna Ikrar, menyebut produk kosmetik impor ilegal tersebut sebagian besar produk berasal dari China, Filipina, Thailand dan Malaysia.
Baca Selengkapnya