Follow
Bupati Purwakarta beri sanksi bagi warga yang tidak mau KB
Merdeka.com - Kebijakan nyeleneh kembali dikeluarkan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Kali ini bupati Dedi menyatakan akan memberi sanksi bagi warganya yang menolak untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB).
Sanksi yang dijatuhkan di antaranya pencabutan hak warga yang melanggar, berupa subsidi yang selama ini diberikan, mulai dari subsidi kesehatan hingga subsidi pendidikan.
-
Siapa yang berhak mendapatkan subsidi? 'Ini bukan angka yang kecil dan kita ingin memastikan bahwa ini jatuh kepada pihak-pihak yang tepat. Artinya ya memang mereka yang berhak untuk mendapatkan subsidi itulah yang sebetulnya seharusnya mendapatkan barang yang disubsidi tersebut,' ujar Isa.
-
Apa saja bentuk sanksi hukum? Saknsi yang dilakukan dari norma hukum bersifat tegas serta nyata, bisa berupa denda dengan nominal tertentu hingga penjara dalam waktu tertentu pula.
-
Siapa yang menawarkan subsidi? Pada iBusiness Forum 2024 di Bangkok, Thavisin mengklaim promotor konser Taylor Swift, AEG, telah ditawari subsidi sebesar USD 2-3 juta per pertunjukan oleh pemerintah Singapura sebagai bagian dari perjanjian eksklusivitas.
-
Siapa yang terkena sanksi dari Bulog? Manajer Humas dan Kelembagaan Tomi Wijaya menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam video oknum yang mempermainkan beras di gudang sudah diberikan sanksi. Oknum buruh yang merupakan tenaga harian lepas di gudang Banjar Kemantren 2 dalam video tersebut sudah tidak dipekerjakan lagi dan Kepala Gudang Banjar Kemantren 2 sudah diberikan Surat Peringatan (SP) dan dimutasi.
-
Siapa yang terdampak larangan? Dilansir laman TRT World, keputusan Pengadilan Tinggi Allahabad ini berdampak pada sekitar 2,7 juta siswa dan 10.000 guru di 25.000 sekolah madrasah.
-
Bagaimana cara Makmur mendapatkan pupuk bersubsidi? Selain itu ia kini dimudahkan dengan adanya pupuk bersubsidi yang untuk membelinya cukup dengan menunjukkan KTP.'Tentu ini menjadi berita yang sangat menyenangkan bagi para petani. Bagaimana tidak, selama ini, petani itu bingung dengan pupuk subsidi. Apalagi sebagian besar dari mereka tidak punya kartu tani, sehingga mereka pun pada akhirnya membeli dengan pupuk non-subsidi,' ujarnya.
"Bukan gertakan kami akan serius memberikan sanksi jika ada warga yang menolak untuk ber KB," kata Dedi. Minggu (11/10).
Menurut Dedi, pihaknya juga akan menerapkan kebijakan berupa reward and punishment terhadap warganya. Warga, yang menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah akan diprioritaskan, yaitu Keutamaan untuk mendapatkan hak dari negara.
"Bagi yang menjalankan kebijakan pemerintah kita akan utamakan, di antaranya mendapat subsidi dan bantuan langsung," lanjut Dedi.
âªSedangkan bagi tidak masuk atau ber KB, akan diberi punishment. Subsidinya dicabut serta tidak akan mendapatkan bantuan langsung.â¬
Namun menurut Dedi, kebijakannya itu bukan sekonyong-konyong dibuat tanpa dasar. Akan tetapi hukuman wajib ber KB untuk warga yang sudah memiliki dua anak, sedangkan untuk yang belum punya anak atau baru satu anak, tidak ada penekanan atas kewajiban tersebut.
"Jangan salah tafsir, saya bicara wajib ya untuk warga ber KB, bagi yang sudah punya dua anak atau lebih, yang belum punya anak ya silakan saja," tutur Dedi.
Selain aturan wajib Ber KB, Bupati Dedi, juga akan menjatuhkan hukuman atau sanksi bagi masyarakat yang tidak mau ikut kerja baksi menjaga lingkungannya. Selain akan diberi sanksi adat mereka juga akan distop subsidinya.
"Kalau membandel dan tidak mau bekerja bakti, kita hentikan subsidinya," tegas Dedi. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Warga menumpang alamat KTP/KK Surabaya tak akan dapat bantuan apapun dari Pemkot setempat. Ini alasannya.
Baca Selengkapnya
Selain pertimbangan mengurangi beban subsidi pada anggaran pemerintah, pembatasan dilakukan agar penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak bisa ditekan.
Baca SelengkapnyaFraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan dana untuk program makan bergizi gratis Prabowo
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta memiliki anggaran sebesar Rp18,2 triliun sebagai social safety net.
Baca Selengkapnya
Heru Budi menegaskan, pelajar penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bakal dicabut bila ketahuan tawuran dan merokok.
Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil mengatakan pembatalan itu untuk memberikan pelajaran bahwa semua harus sesuai dan ikut pada aturan yang ditetapkan.
Baca Selengkapnya
Wacana subsidi KRL berbasis NIK tertuang dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.
Baca Selengkapnya
50% Peserta didik bersekolah di satuan pendidikan negeri di Jakarta berasal dari keluarga mampu. Padahal sekolah negeri di Jakarta gratis.
Baca Selengkapnya
Bobby menjanjikan dalam dua tahun akan memberikan akses kesehatan mudah bagi warga Sumatera Utara.
Baca Selengkapnya
Pernyataan Bacapres Prabowo Subianto meminta buruh tidak banyak menuntut kenaikan upah menuai polemik.
Baca Selengkapnya
Eddy Santana Putra dan Riezky Aprilia menyampaikan beberapa program unggulannya ke warga Sumsel.
Baca Selengkapnya
Budi berharap, sanksi ini bisa memutus perundungan yang sudah terjadi puluhan tahun terakhir.
Baca Selengkapnya