Cerita Mahfud Berkunjung ke Markas PBB, Kesal Rakyat Sendiri Bikin Hoaks soal Papua

Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD berbicara soal isu keamanan Papua di depan para Jenderal TNI-Polri. Ia menegaskan soal isu Hak Asasi Manusia (HAM) harus menjadi atensi aparat penegak hukum.

Sebab, kabar yang menyebar di tengah masyarakat ia pastikan hoaks. Hal itu ia dapati saat berkunjung ke Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

"Tahun lalu tanggal 13-14 Juni saya berkunjung ke markas besar PBB untuk menyampaikan laporan tentang pelaksanaan HAM," kata Mahfud saat Rakor TNI-Polri di Jakarta, Senin (29/5).

Ia mendapati seluruh kabar isu pelanggaran HAM yang terjadi di Papua sampai ke Markas PBB adalah hoaks.

"Saya sampaikan tentang pelaksanaan HAM dalam pada Sidang Umum PBB ke-50. Yang menggembirakan bagi saya, ternyata seluruh berita di Indonesia itu hoaks," tegasnya.

Ia mengakui Indonesia kerap terkecoh oleh gerakan-gerakan masyarakat sipil bahwa pemerintah melakukan pelanggaran HAM di Papua.

"Isunya Indonesia akan dikunjungi dan diperiksa PBB. Yang mencemarkan itu orang-orang kita sendiri," ungkapnya.

Padahal saat berada di Markas PBB, Mahfud tidak mendapati fakta tersebut. "Ndak ada di PBB, saya ketemu sendiri. Saya berpidato di depan anggota PBB, kemudian saya diterima oleh ketuanya apa masalah Indonesia di mata PBB, enggak ada," tuturnya.

"Artinya yang menjadi sorotan isu bahwa pelanggaran HAM banyak itu iya. Tapi yang sampai masuk ke PBB itu enggak ada. Apalagi PBB sampai mau periksa Indonesia, itu hoaks," tegasnya.

Surat Masuk ke PBB

Mahfud tidak memungkiri adanya surat pengaduan soal pelanggaran HAM di Papua, Indonesia yang masuk ke PBB. Namun, bukan untuk ditindaklanjuti oleh PBB.

"Ada memang PBB kirim surat tapi bukan dari PBB-nya, ada kelompok satu di bawahnya yang bertugas menyortir surat-surat namanya. Eeeh Pemerintah Indonesia kami terima 9 surat pengaduan dari rakyat soal papua bahwa ini ini ini," cerita Mahfud.

"Itu bukan untuk disikapi, cuma dikirim saja," katanya.

Sayangnya, yang berkembang di dalam negeri adalah Indonesia ditegur dan akan diperiksa PBB.

"Sampai dibentuk panitia penyambutan PBB di Jayapura coba," katanya.

Padahal, bukan Indonesia saja yang mendapatkan surat aduan di PBB. "Ketika Indonesia dapat 9 surat dari PBB, Malaysia dapat 30, Amerika mendapat 71 surat, Rusia lebih banyak dan seterusnya. Itu surat biasa saja bukan teguran," tuturnya.