Follow
Dana Samisade 2023 di Kabupaten Bogor Naik jadi Rp407 Miliar
Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali menggelontorkan anggaran bantuan keuangan infrastruktur desa bertajuk Satu Miliar Satu Desa (Samisade), sebesar Rp407 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto memastikan anggaran tersebut telah masuk APBD 2023 yang disahkan pada 30 November 2022 lalu. Menurutnya, program ini cukup baik, dalam mengakselerasi pembangunan di desa, sehingga Badan Anggaran (Banggar) DPRD menyetujui Samisade kembali dianggarkan tahun depan.
"Tapi tetap saya ingatkan Pemkab Bogor dan perangkat desa agar menggunakan anggaran ini dengan baik. Selesaikan penyerapannya dengan baik, sesuaikan dengan laporan pertanggungjawabannya dan kualitas pekerjaan di lapangan," kata Rudy, Minggu (11/12).
-
Bagaimana BPK bantu desa pakai Dana Desa? Kami sedang bangun agar rekomendasi BPK tidak hanya berbasis atas kepatuhan. Tetapi juga melihat apakah desanya sudah sejahtera dan mandiri. Jika belum, apa masalahnya dan solusi seperti apa. Rekomendasi harusnya itu. Karena maju tidaknya pembangunan Indonesia itu bergantung pada pembangunan di desa.
-
Kenapa Desa Sukojati dapat tambahan dana? Selain pengelolaannya baik, Desa Sukojati juga telah ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi dari KPK. Ini yang menjadi poin plus sehingga mendapatkan tambahan DD lebih besar dari lainnya,' urai Faishol.
-
Apa saja manfaat Dana Desa untuk warga? Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta.
-
Apa itu Desa Devisa? Desa Devisa adalah program pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi komoditas ekspor sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, seperti dilansir dari laman resmi Diskominfo Jatim.
-
Kapan Dana Desa mulai diberikan? Apalagi ternyata selama sewindu pelaksanaan UU Desa, total Dana Desa yang telah dikucurkan negara sudah menyentuh Rp539 triliun. Sungguh angka yang sangat fantastis. Yang apabila tidak dikelola secara akuntabel dan hati-hati, tentu akan sia-sia.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
Anggaran Samisade untuk 2023, mengalami kenaikan dibanding Samisade 2022 yang berkisar Rp395 miliar. Menurut Rudy, naiknya alokasi ditetapkan setelah dibahas oleh Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), agar semua desa dapat merasakan dampak positif dari anggaran ini.
Rudy juga mengingatkan pemerintah desa segera menyelesaikan penggunaan dan pelaporan Samisade 2022, agar dapat menggunakan Samisade 2023. Politis Gerindra itu menilai, semakin cepat anggaran diserap, maka pekerjaan di lapangan semakin cepat pula dapat dinikmati masyarakat.
"LPj segera diselesaika, kemudian masukkan proposal rencana kerja untuk 2023. Pada intinya, kami di DPRD sudah menyetujui Samisade 2023. Semoga bisa digunakan dengan baik, kecamatan juga harus meningkatkan pengawasan agar penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan," tegasnya.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab mengungkapkan, hingga 5 Desember 2022, 154 desa telah mengajukan pencairan Samisade tahap II. Meski begitu, dia memprediksi penyerapan Samisade 2022 tidak lebih dari 85 persen.
"Kita berkaca dari tahun 2021. Saat itu, penyerapan Samisade hanya sekitar 80 persen. Tahun ini (2022) ada perubahan aturan, sehingga pencairan sedikit terlambat karena baru mulai bulan Oktober," kata dia.
Dia juga berharap pemerintah desa, segera menyelesaikan penggunaan Samisade 2022. "Jadi kami harapkan pekerjaan di lapangan simultan dengan pelaporannya, sehingga bisa diselesaikan dengan cepat," katanya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.
Baca Selengkapnya
Program ini dinilai sangat membantu daerah yang terbatas anggarannya untuk membangun jalan.
Baca Selengkapnya
Dana Desa dialokasikan kepada 75.259 Desa, artinya ada 6 desa tidak dialokasikan.
Baca Selengkapnya
Sementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca Selengkapnya
Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca Selengkapnya
Penyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM.
Baca Selengkapnya
Sandiaga Uno menunjukkan komitmen terhadap pengembangan sektor pariwisata di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca Selengkapnya
Meningkatnya transfer daerah dari APBN 2024 juga sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah.
Baca Selengkapnya
Pemerintah memberikan insentif fiskal ke 33 pemda yang berhasil kendalikan inflasi.
Baca Selengkapnya
Kesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Pada APBN 2019, defisit sebesar Rp348,7 triliun atau 2,20 persen terhadap PDB.
Baca Selengkapnya