'Fahri Hamzah tak layak jadi ketua tim pengawas TKI DPR'
Merdeka.com - Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) mengecam pernyataan Wakil ketua DPR Fahri Hamzah soal banyaknya anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang. JBMI menilai pernyataan Fahri Hamzah yang dilontarkan lewat @Fahrihamzah tersebut merendahkan martabat buruh migran.
"Sebagai jaringan yang selama ini berjuang memberdayakan dan menegakan martabat buruh migran, JBMI sangat khawatir dengan pernyataan-pernyataan Fahri Hamzah yang tidak berlandaskan fakta, merusak reputasi buruh migran dan menjerumuskan masyarakat," ucap Juru Bicara JBMI Eni Lestari dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (24/1).
JBMI menilai, pernyataan Fahri tersebut tak sesuai dengan jabatannya sebagai ketua tim pengawasan TKI. Fahri dinilai gagal memahami persoalan mendasar dan solusi yang dibutuhkan buruh migran diluar negeri.
-
Kenapa Bahlil tidak pantas jadi ketua umum Golkar? “Masa bukan kader Golkar mengaku siap menjadi ketua umum. Malu dong.
-
Kenapa pekerja Indonesia dipecat? Pihak perkebunan yang mempekerjakan mereka mengatakan mereka dipecat karena kurang cepat memetik buah-buah yang akan dipasok ke supermarket besar.
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
-
Siapa yang dikritik oleh petugas damkar? 'Terus juga istilah kata, pak jangan dengerin orang yang bisikin bapak. Kasihan pak, bapak elektabilitasnya menurun, pak, jadinya. Yang bisikin bapak jangan mau, pak. Istilahnya bapak di-seblokin,' lanjut Sandi petugas damkar.
-
Apa yang dikritik petugas damkar kepada Wakil Wali Kota Depok? 'Pak, ini lembaga masyarakat dan uang dari masyarakat ya, pak. Apa gunanya undang-undang transparansi anggaran, pak. Harus terbuka, dong untuk masyarakat. Uang masyarakat, pak,'
-
Siapa yang bertanggung jawab atas keberangkatan Pekerja Migran Indonesia? Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani kembali lepas Pekerja Migran Indonesia yang akan terbang berangkat ke Korea, Jerman, dan Taiwan, di eL Hotel Royale Gading Kirana, Jakarta Utara, Senin (4/3).
"Jika Fahri mempelajari seluk belum persoalan buruh migran, tentu dia tahu bahwa anak bangsa menjadi 'babu' di negeri orang karena memang negara gagal mengentaskan rakyat dari kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja layak di dalam negeri."
Menurut JBMI, jika Fahri paham persoalan dan suara buruh migran tentu akan memperjuangkan nasib para pahlawan devisa tersebut. Seperti mendorong agar Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri segera direvisi.
"Fahri juga pasti akan turut memperjuangkan tuntutan rakyat untuk lapangan kerja layak di dalam negeri, industri yang mengutamakan kebutuhan rakyat, penurunan harga kebutuhan dan pelayanan serta menghentikan perampasan tanah dan militerisme dan berbagai bentuk kekerasan terhadap rakyat lainnya."
JBMI pun mendesak Fahri untuk meminta maaf secara resmi dan terbuka serta mencabut pernyataannya tersebut. JBMI juga akan melaporkan Fahri ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait ucapannya tersebut agar memecat jabatannya sebagai ketua Tim Pengawasan TKI.
Sebelumnya, Fahri mengaku kecewa dengan maraknya pengusutan kasus palu dan arit, salah satunya kasusnya ditangani Polda Metro Jaya dengan terlapor Imam FPI Habib Rizieq Syihab. Dia menilai ramai-ramai itu hanyalah pengalihan isu.
Sebelumnya, Fahri berkicau, "Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela," kata Fahri dikutip merdeka.com dalam akun twitternya @Fahrihamzah, Selasa (24/1).
Tweet Fahri Hamzah dan Hanif Dhakiri ©Twitter
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri ikut beraksi menanggapi kicauan Wakil ketua DPR Fahri Hamzah. Fahri mengaku miris dengan banyaknya anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang.
"Sy anak babu. Ibu sy bekerja mjd TKI scr terhormat. Tdk mengemis, tdk sakiti org, tdk curi uang rakyat. Saya bangga pd Ibu. #MaafkanFahriBu," kata Hanif dikutip dari akun twitternya MHD @hanifdhakiri, Selasa (24/1).
Cuitan Fahri ini juga mengundang reaksi dari para netizen. Mereka menilai ucapan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu sangat melukai hati para pahlawan devisa.
"Pak @Fahrihamzah .. rasanya nggak cukup menghapus twit yang menghina buruh migran itu. Anda harus minta maaf kepada mereka. They deserve it," tulis ienas Tsuroiya @tsuroiya.
"Istilah mengemis itu bukan untuk semua mbak..saya tahu kasus buruh migran karena saya ketua TIMWAS TKI," jawab Fahri.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Peran Fahri Hamzah dalam dunia politik semakin terlihat ketika masa reformasi 1998 bergulir.
Baca SelengkapnyaDasco menilai, pernyataan Hashim bukan sebagai bentuk calon menter
Baca SelengkapnyaKetua KPK Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Polda Metro Jaya.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dari fraksi PDIP Mufti Anam menyentil Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo
Baca SelengkapnyaMenurut Diky tak akan ada tersangka yang divonis bebas oleh Pendilan Tipikor karena minim bukti keterlibatannya.
Baca SelengkapnyaSemakin jelas bahwa selama ini, ada pihak yang teriak-teriak curang padahal dirinya sebagai pelaku kecurangan.
Baca SelengkapnyaTidak sekedar dipecat, namun Firli kini sudah menyandang status tersangka atas dugaan suap.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan oleh ICW saat menyurati Kapolri 100 harinya Firli Bahuri yang tidak kunjung ditahan setelah jadi tersangka.
Baca SelengkapnyaFirli Bahuri dinyatakan terbukti bersalah melanggar etik karena bertemu dengan Eks Mentan SYL.
Baca Selengkapnya"Bapak stres tak punya tenaga datang ke sini," kata anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kepala Bagian Pemberitaan, Ali Fikri memastikan Firli Bahuri absen dari panggilan penyidik polisi.
Baca SelengkapnyaFirli menyebut surat pengunduran diri sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi melalui Mensesneg.
Baca Selengkapnya