ICW nilai 2 tahun Jokowi belum terlihat sebagai pemimpin antikorupsi

Merdeka.com - Usia pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) genap berusia 2 tahun pada 20 Oktober mendatang. Tidak jarang beberapa kebijakan yang diambil menimbulkan kontroversial, salah satunya soal pemberantasan korupsi.

Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter menilai pemerintahan Jokowi masih tersandera kepentingan parpol. Pemberantasan korupsi juga belum bisa diselesaikan.

"Pemerintahan Jokowi dinilai masih tersandera kepentingan partai politik, utamanya partai pendukung. Apalagi soal pemberantasan korupsi yang belum bisa diselesaikan," kata Lalola Easter dalam jumpa pers catatan 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan, Kamis (20/10).

Hal ini, kata dia, terlihat jelas dalam pengisian posisi menteri dan pimpinan lembaga negara setingkat menteri dan juga pimpinan penegak hukum. Kinerja menteri dan Jaksa Agung 'rasa parpol' juga dinilai tidak memuaskan dan banyak menimbulkan kontroversi sehingga berdampak pada turunnya citra Jokowi-JK di mata publik.

"Kinerja pemberantasan korupsi pemerintahan Jokowi-JK justru tenggelam di balik sejumlah kegaduhan di bidang hukum khususnya soal kriminalisasi dan pelemahan terhadap KPK. Belum muncul regulasi yang kuat untuk mendukung pemberantasan korupsi, seperti RUU Perampasan Aset, RUU Kerjasama Timbal Balik (MLA) dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai," bebernya.

Lebih jauh dia menambahkan, RUU Tipikor yang sedianya mendorong optimalisasi pemberantasan korupsi bahkan tidak tersentuh sama sekali. Inpres antikorupsi 2015 terlambat dikeluarkan oleh Jokowi dan diragukan implementasinya.

"Gagasan tentang peraturan antikriminalisasi pejabat justru dinilai negatif dan kontra produktif dengan agenda pemberantasan korupsi," kata dia.

Presiden Jokowi dinilai belum dapat menyelamatkan KPK secara tuntas dari upaya pelemahan terhadap komisi antikorupsi ini.

"Eksistensi KPK masih dalam ancaman setidaknya di tahun pertama pemerintahan Jokowi. Pemerintahan Jokowi-JK juga belum sepenuhnya mengimplementasikan wacana ataupun agenda pemberantasan korupsi sebagaimana yang dituangkan dalam Program Nawacita," tandasnya.

"Setahun pertama berjalan terlihat agenda pemberantasan korupsi tidak menjadi prioritas utama pemerintahan Jokowi-JK. Jokowi masih berfokus pada kebijakan di bidang ekonomi dan dalam melakukan konsolidasi partai politik untuk mendukung pemerintahan Jokowi," katanya.

Menurutnya Presiden Jokowi belum bisa memberantas korupsi di Indonesia. Selain itu, sosok Jokowi juga belum terlihat sebagai pemimpin antikorupsi.

"Belum muncul sosok Jokowi-JK sebagai figur pemimpin antikorupsi. Indonesia juga belum keluar dari zona negara terkorup di dunia karena pada tahun 2015 lndonesia masih berada di posisi 88 dari 168 jumlah negara," pungkasnya. (mdk/dan)