Follow
IDI Sebut Distribusi APD ke RS Terkendala Birokrasi dan Kebijakan
Merdeka.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih mengatakan distribusi alat pelindung diri (APD) ke rumah sakit masih menghadapi kendala. Berdasarkan pantauan dan laporan yang diterima IDI dari rumah sakit, masalah yang ditemukan di lapangan terkait birokrasi dan kebijakan distribusi APD.
"Kami cek ke BNPB, pernah didistribusikan sebenarnya APD ke semua Pemda untuk menangani Covid-19. Cuma ada persoalan birokrasi. Karena distribusinya melalui Provinsi kemudian Provinsi ke Pemda baru ke Kabupaten/Kota, baru ke rumah sakit masing-masing. Jadi ada beberapa rumah sakit yang kurang mendapat pembagian yang baik," kata dia, dalam diskusi, Sabtu (18/4).
IDI menerima laporan bahwa yang mendapatkan distribusi APD secara baik yakni rumah rujukan dan rumah sakit milik pemerintah. Sementara rumah sakit swasta mengalami kesulitan untuk mendapatkan APD. Meskipun RS Swasta tersebut juga diminta pemerintah menangani Covid-19.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Mengapa Indonesia masih perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan? Posisi Indonesia yang berada di peringkat 39 masih menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan, terutama dibandingkan dengan negara-negara Asia yang lebih maju seperti Taiwan dan Korea Selatan.
-
Kenapa TPU Cikadut jadi penting saat pandemi Covid-19? Hal itu menjadikan area pemakaman tersebut sebagai lokasi penunjang dari ratusan pasien yang meninggal dunia.
-
Bagaimana Kemenkes ingin memastikan RS tetap memenuhi standar? Syahril bukan bermaksud agar rumah sakit mengurangi tempat tidur. Namun, tetap ikut aturan memenuhi kriteria KRIS demi kenyamanan pasien.'Kita berharap rumah sakit tidak melakukan pengurangan tempat tidur, karena rugi juga dia kalau mengurangi, cuma harus diatur tadi memenuhi KRIS,' ucapnya.
-
Bagaimana polisi dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19? Operasi Aman Nusa II menjadi studi kasus utama yang memperlihatkan bagaimana kepolisian, dengan sumber daya dan kapasitasnya, dapat berkontribusi signifikan terhadap penanganan krisis kesehatan publik.
-
Di mana bantuan diberikan? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma serahkan santunan kepada para korban banjir dan tanah longsor di Nagari Sungai Durian Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar).
"Jadi yang kami amati dan mendapat laporan, yang mendapatkan pembagian yang baik itu rumah sakit rujukan dan rumah sakit pemerintah. Rumah sakit swasta yang sebenarnya diminta Pemerintah untuk menangani Covid-19 juga itu sampai sekarang masih minim APD," ujar dia.
"Jangankan rumah sakit di daerah. Rumah sakit swasta yang di seputaran Jabodetabek saja yang diminta menangani Covid-19 oleh pemerintah, sekarang lagi kesulitan APD dan sudah minta ke Pemda masing-masing tapi ada yang diberi tapi sangat terbatas pemberiannya," imbuhnya.
Ada 2 Jalan
Terkait masalah ini, IDI mencoba membantu dengan dua jalan. Pertama, mencoba membantu ketersediaan APD bagi RS yang mengalami kekurangan APD. Kedua menyampaikan keluhan tersebut ke BNPB.
"Makanya kawan-kawan kemudian telepon ke IDI untuk minta bantuan. Kami bantu sebisa kami. Cuma kami sudah sampaikan ke BNPB bahwa masih banyak rumah sakit yang belum kebagian APD," tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Seorang dokter bernama M Ramadhani Soeroso viral di media sosial usai mengkritik manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Pirngadi Medan.
Baca Selengkapnya
Ghufron Mukti mengaku heran kerap disalahkan karena kekurangan obat dan dokter. Padahal, masalah tersebut bukan tanggung jawabnya.
Baca Selengkapnya
Meski kecewa, IDI mengaku siap mengawal penerapan UU Kesehatan ini hingga ke tingkat cabang.
Baca Selengkapnya
Rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendatangkan dokter asing menuai polemik. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak karena berbagai alasan.
Baca Selengkapnya
Seorang dokter bernama M Ramadhani Soeroso viral di media sosial usai mengkritik manajemen RSUD Dr. Pirngadi Medan lantaran ketiadaan stok obat di RS itu.
Baca Selengkapnya
KPU menunjuk RSPAD Gatot Subroto untuk menggelar tes kesehatan capres-cawapres tanpa melibatkan IDI.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan data Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kasus penyakit katastropik mengalami peningkatan sebanyak 23,3 juta kasus di 2022.
Baca Selengkapnya
IDI mengungkapkan tidak seimbangnya rasio dokter umum dan spesialis di Indonesia sangat berdampak terhadap kualitas kesehatan di setiap daerah.
Baca Selengkapnya
Pengisian jabatan eselon II oleh kalangan swasta seiring dengan berpindahnya ibu kota ke IKN Nusantara.
Baca Selengkapnya
Kenaikan tarif layanan medis ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.
Baca Selengkapnya
KPU menunjuk RSPAD Gatot Subroto untuk melakukan tes kesehatan capres-cawapres pada Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
RUU Kesehatan dianggap minim urgensi dan kualitas. Banyak celah kelemahan dan RUU ini.
Baca Selengkapnya