Kapolri ingin polisi seperti KPK, menyadap tanpa izin pengadilan

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Pol Sutarman berharap, polisi dapat membongkar kasus korupsi dengan melakukan penyadapan tanpa harus lebih dulu meminta izin pengadilan. Sebab, Sutarman menilai keberhasilan KPK selama ini mengungkap kasus korupsi karena bisa menyadap tanpa harus meminta izin pengadilan.

"Kita berharap kita bisa menyadap tanpa izin juga," ucap Sutarman kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/8).

Sutarman mengatakan, selama ini polisi harus lebih dulu meminta izin pengadilan untuk menyadap seseorang.

"Ini makanya satu perbedaan untuk penanganan orang membawa duit. Kalau KPK uangnya belum sampai tapi dalam pembicaraan mau diberikan walaupun dia mangkir tapi itu didukung alat bukti yang kuat," katanya.

Jenderal polisi bintang empat ini mengatakan polisi akan bisa langsung melakukan penangkapan atau operasi tangkap tangan (OTT) jika memiliki informasi dari hasil menyadap. Hal itu seperti yang selama ini dilakukan oleh KPK.

"Jadi kita menangkap sebelum membawa sesuatu, membawanya apa dengan berbagai cara tentunya. Kalau KPK kan punya rekaman. Pembicaraannya sudah ada. Ini sudah didukung bukti," katanya.

"Misalnya pemalsuan yang digunakan untuk hal tertentu seperti ijazah. Ijazah dipalsukan dan ini kalau digunakan untuk melamar caleg dan sudah digunakan ini deliknya sempurna. Tapi kalau malsunya ditaruh di rumah dan tidak digunakan. Pemalsuan terjadi tapi deliknya belum sempurna. Tetapi didukung alat komunikasi. Ini sama seperti suap," tandasnya.