Kemarahan pihak sekolah namanya dicatut di pesta bikini

Merdeka.com - Undangan pool party untuk anak SMA di Jakarta menghebohkan publik. Pesta bertajuk 'GoodBye UN Pool Party Divine Production SPLASH AFTER CLASS' di Youtube ini menuai berbagai kontroversi.

Sejumlah siswa di Jakarta mengaku tidak mengetahui adanya pesta bikini untuk merayakan kelulusan. Namun mereka menyayangkan acara tersebut karena dianggap terlalu berlebihan.

Setelah ramai dibicarakan dan mendapat kritikan dari banyak pihak, Divine Production selaku event organizer (EO) yang menggelar pesta bikini pelajar SMA di Jakarta dan Bekasi, akhirnya mengambil keputusan untuk membatalkan acara tersebut. Apalagi hujatan di media sosial tersebut tak pernah berhenti, usai beredarnya undangan pesta yang biasanya berkostum bikini tersebut.

"Event kita batalkan. Kami tetap minta maaf kepada sekolah yang namanya kami cantumkan," ujar Finance Manager Teller Divine Production, Deby Carolina, dalam konferensi pers di Nine Restaurant, Jl Cakra No 7, Kemanggisan, Jakarta Barat, Kamis (23/4).

Deby membantah, jika acara 'GoodBye UN Pool Party Splash After Class' yang digelar di Pool Area The Media Hotel and Tower menggunakan kostum bikini. Menurut mereka, acara perpisahan tersebut sebenarnya akan menggunakan summer dress atau kostum musim panas.

"Tidak ada pakai bikini, konsepnya summer dress seperti kalau kita jalan-jalan ke pantai. Atasannya lengkap dan celana pendek saja," ungkapnya.

Meski EO sudah meminta maaf dan membatalkan acara, pihak sekolah yang dicatut namanya mengancam akan melaporkan panitia penyelenggara kepada pihak kepolisian. Berikut kemarahan pihak sekolah yang namanya dicatut:

SMA 44 tetap tempuh jalur hukum

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA 44, Suwarto menyatakan, pesta perpisahan bertajuk 'Splash After Class' yang digelar Divine Production telah merugikan nama sekolah. Apalagi, nama SMA 44 dicatut dan dimasukkan sebagai bagian dari pool party di sebuah hotel berbintang lima tersebut."SMA 44 Jakarta sama sekali sekali tidak terlibat. Kami sudah cek, murid-murid bilang mereka tidak tahu dan tidak ikut. Kami merasa dirugikan karena dicatut dalam undangan itu," terang Suwarto begitu tiba di Gedung Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta, Jumat (24/4).Dia menambahkan, meski sudah menerima surat permohonan maaf dari Divine Production, selaku penyelenggara acara tersebut, pihak sekolah tetap akan menempuh jalur hukum."Kami sudah terima surat permohonan maaf mereka. Sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, kami maafkan mereka. Namun karena merasa dirugikan oleh undangan itu, kami akan laporkan pada pihak yang berwajib," pungkas Suwarto.

SMA Muhammadiyah tuntut EO minta maaf di media

Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Rawamangun Slamet Sutopo meminta Divine Production memulihkan nama baik sekolah dalam surat terbuka di media massa dan surat pribadi ke pihak sekolah sebelum pihaknya melanjutkan ke ranah hukum. Pasalnya, pencantuman nama SMA Muhammadiyah dalam undangan pesta perpisahan bertajuk Spalah After Class atau pesta bikini merugikan nama baik Muhammadiyah sebagai sekolah agama."Sekolah dan Muhammadiyah sangat dirugikan oleh pencantuman nama itu dalam undangan. Intinya kalau tidak diselesaikan secara transparan, kami akan tempuh secara hukum. Dia harus memulihkan nama baik Muhammadiyah di media massa dan buat surat permohonan secara pribadi kepada kami," ungkap Slamet dalam konferensi Pers di gedung KPAI, Jl Teuku Umar 10, Menteng, Jakpus, Jumat (24/4).Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Rawamangun Slamet Sutopo menyarankan agar para siswa tidak terlibat dalam kegiatan pool party untuk anak SMA di Jakarta. Bahkan dia pun mengecam jika ada muridnya yang menghadiri acara tersebut."Pesta bikini setelah UN ini namanya kegiatan setan! Kami katakan kepada mereka untuk tidak ikut kegiatan seperti ini," kata Slamet dalam konferensi Pers di gedung KPAI, Jl Teuku Umar 10, Menteng, Jakpus, Jumat (24/4).Namun, kata Slamet, jika dalam penyelidikan lebih lanjut ditemukan bukti-bukti ada siswa Muhammadiyah Rawamangun yang terlibat, pihak sekolah tidak serta-merta memberikan sanksi. Sekolah pada dasarnya akan melihat terlebih dahulu latar belakang mengapa anak tersebut ikut baru diputuskan dalam rapat pleno."Jika ada anak yang terlibat dalam penyelidikan lebih lanjut, kami tidak bisa untuk putuskan begitu saja. Harus ada pleno. Kami akan lihat latar belakang kenapa mereka terlibat. Jangan sampai anak ini jadi ini korban. Jadi mesti ada pleno dulu," tutup Slamet.

Siswa: Pesta bikini setelah UN, ngajarin porno

Sejumlah siswa di Jakarta mengaku tidak mengetahui adanya pesta bikini untuk merayakan kelulusan. Namun mereka menyayangkan acara tersebut karena dianggap terlalu berlebihan.Siswa SMA 38, Rio mengaku kaget dengan adanya pemberitaan terkait pool party yang digelar dengan melibatkan belasan nama sekolah di Jakarta. Dia bahkan baru mendengar adanya pesta tersebut."Saya baru dengar. Di sini kalo ada kegiatan kelulusan UN yah yang wajar-wajar sajalah kita lakuinnya," ujarnya saat ditemui di sekitaran SMA 38, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/) lalu.Rio mengaku, sangat menyayangkan adanya pesta bikini yang di gelar oleh pihak tertentu itu. Sebab, pesta tersebut tentunya sangat merusak moral akhlak anak-anak remaja."Parah itu pesta, kalo nongkrong-nongkrong doang mah ga masalah. Nakal sih nakal lah, tapi bukan pake pesta-pesta begituan, itu mah ngajarin orang porno. Masih labil ajah udah suka porno gimana nanti kalo gede. Aduh!" tutupnya.

Sekolah yang namanya dicatut di pesta bikini disarankan lapor polisi

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memanggil sekolah-sekolah yang tercantum dalam undangan pesta bikini bertajuk GoodBye UN Pool Party Divine Production SPLASH AFTER CLASS. Mereka akan dimintai keterangan apakah benar terlibat di acara itu.Komisioner KPAI, Susanto mengatakan, alam pertemuan dengan delapan perwakilan tersebut, semua sekolah sama sekali tidak tahu dengan pencatutan dan pencantuman itu. Sekolah juga menyatakan keberatan dan dirugikan oleh pencatutan tersebut."Dari klarifikasi kami, semua sekolah pada dasarnya tidak tahu dengan pencatutan dan pencantuman nama sekolahnya dalam undangan. Mereka juga mengaku dirugikan dan sangat keberatan dalam pencantuman itu," lanjut Susanto.Oleh karena itu, kata dia, KPAI menyerahkan kepada sekolah untuk melakukan lebih lanjut secara internal dan melanjutkan ke ranah hukum."Kami serahkan kembali kepada sekolah-sekolah untuk adakan penyelidikan internal. Silakan secara institusi untuk melakukan upaya-upaya hukum," tambahnya.