KPK Segera Periksa Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Suap Dana Hibah KONI

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus suap dana hiba KONI. KPK hari ini menetapkan Iman sebagai tersangka bersama asisten pribadinya Miftahul Ulum terkait kasus suap dana hibah KONI.

"Segera (memeriksa Imam Nahrawi sebagai tersangka)," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/9).

Namun Alex belum bisa memastikan kapan penyidik memeriksa Imam sebagai tersangka. "Tanggalnya berapa, tim penyidik yang memanggil," kata Alex.

Saat pemanggilan nanti, tak menutup kemungkinan Imam langsung ditahan penyidik KPK. Sebab, Miftahul Ulum sudah ditahan usai menjalani pemeriksaan pada pekan lalu, Rabu 11 September 2019.

Imam sendiri sempat mangkir tiga kali pemeriksaan saat kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Imam tak memenuhi panggilan pemeriksaan penyelidikan pada 31 Juli 2019, 2 Agustus 2019, dan 21 Agustus 2019.

"KPK memandang telah memberikan ruang yang cukup untuk IMR memberikan keterangan dan klarifikasi dalam tahap penyelidikan," kata Alex.

Dalam kasus ini Imam Nahrawi melalui Ulum diduga telah menerima uang sejumlah Rp14,7 miliar. Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam juga meminta uang sejumlah total Rp11,8 miliar.

"Sehingga total dugaan penerimaan Rp26,5 miliar tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora," kata Alex.

Alex mengatakan, penerimaan total Rp26,5 miliar ini terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam selaku Menpora.

"Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain yang terkait," kata Alex.

Atas perbuatannya, Imam dan Ulum disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Reporter: Fachrur Rozie