Mahfud MD: Saya Dukung OTT dan Juga Digitalisasi Untuk Menutup Celah Korupsi

Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengklarifikasi terkait pernyataannya mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi.

Klarifikasi Mahfud setelah sebelumnya menyatakan mendukung pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan bahwa OTT dilakukan KPK merusak citra Indonesia.

Mahfud mengatakan, ada yang keliru memaknai postingannya mengenai pernyataan Luhut tersebut. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menegaskan sejak dulu mendukung OTT dilakukan KPK.

"Saya sejak dulu mendukung OTT oleh KPK, sampai saat ini, tapi juga mendukung upaya minimalisasi OTT dengan menutup celah korupsi melalui digitalisasi. Itu, kan baik," kata Mahfud dikutip dari akun Instagramnya @mohmahfudmd, Kamis (22/12).

Menurut Mahfud, OTT bagus dan tak ada yang melarang. Bahkan Mahfud mengaku bahwa orang pertama yang mendukung KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri melakukan OTT.

"Sayalah dulu orang pertama yang bilang bahwa KPK sekarang ini prestasinya tak kalah bagus dari KPK yang sebelumnya karena keberanian OTT-nya lebih produktif. Ini bisa dicek dari berbagai jejak digital," ujar dia.

Mahfud Dukung Menutup Celah Korupsi

Mahfud bercerita, ketika KPK dicemooh karena dinilai lemah menjadi yang pertama menyebutkan bahwa secara kuantitatif lembaga antirasuah periode Firli lebih produkfif dari kepemimpinan sebelumnya. Penilaian Mahfud tersebut didasarkan OTT dilakukan KPK ketika baru dipimpin Firli menangkap dua menteri dan beberapa kepala daerah serta DPR atau DPRD .

"Karena belum setahun sudah meng-OTT dua menteri dan beberapa orang kepala daerah serta DPR/DPRD," ujar dia.

Namun di satu sisi tanpa melarang dan mendukung OTT dilakukan KPK, menurut Mahfud upaya meminimalisir operasi senyap lembaga antirasuah sangat bagus dilakukan untuk menutup celah bagi korupsi.

Mahfud mengatakan, menutup celah korupsi itu melalui digitalisasi aplikasi dalam penentuan proyek-proyek APBN/APBD seperti yang dikatakan Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Mahfud, setiap upaya menutup celah korupsi adalah bagus. Tapi sebelum ada bukti bahwa upaya menutup celah korupsi itu efektif OTT harus tetap jalan.

"Jadi mari kita dukung OTT oleh KPK, tapi kita dukung juga upaya meminimalisir OTT dengan menutup celah korupsi melalui digitalisasi. Mendukung digitalisasi guna meminimalisir OTT karena efektifnya upaya menutup celah korupsi, tak harus diartikan menghentikan OTT," tandasnya.