Peletakan Batu Pertama Batal, Jalan Khusus Tambang di Bogor Kembali Mengambang

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dipastikan batal meletakkan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Jalan Khusus Tambang di Kabupaten Bogor. Kegiatan ini dibatalkan karena perizinan untuk membangun jalan itu belum rampung.

Hal itu ditegaskan Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan, Rabu (28/12). Seharusnya, groundbreaking dilakukan pada 27 Desember 2022 oleh Ridwan Kamil. Namun, perizinan yang belum rampung mengharuskan pembangunan jalan molor hingga 2023.

"Kami koordinasi dengan Pak Gubernur. Pada prinsipnya, proses izinnya bertahap. Ada yang di kabupaten ada yang di provinsi. Kemarin tanggal 27 Desember. Tapi karena izinnya dalam proses belum selesai, maka kami tidak berani. Kami ingin taat pada aturan," kata Iwan.

Iwan menyadari pembangunan jalan khusus bagi kendaraan pengangkut material tambang itu menjadi kepentingan bagi masyarakat. "Padahal itu kepentingan kita. Tapi kami ingin taat pada aturan. Insyaallah Januari sudah groundbreaking," kata Iwan.

Janji Gubernur

Secara keseluruhan, lahan yang akan digunakan untuk jalan tambang telah rampung. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin menerangkan bahwa proses land clearing telah selesai dilakukan.

Menurutnya, land clearing dilakukan BUMD Jawa Barat PT Jasa Sarana, sementara pembangunan konstruksi dilakukan PT Jaya Baya. Dia berharap pembangunan jalan khusus angkutan tambang itu dapat mengobati keluhan masyarakat selama ini.

"Selama ini kan banyak keluhan dari masyarakat, terkait polusi, macet, debu dan kecelakaan lalu lintas karena (jalan) truk pengangkut material tambang juga digunakan masyarakat sehari-hari. Jalan umum," ungkap Burhan

Menurut Burhan, 90 persen masalah yang selama ini terjadi di wilayah Kecamatan Rumpin, Cigudeg dan Parungpanjang dapat diselesaikan dengan adanya jalan khusus tambang tersebut.

"Insyaallah September 2023 selesai. Karena selain menyelesaikan masalah masyarakat, jalan tersebut juga menjadi janji Gubernur saat pertama kali dilantik 2018 lalu. Jadi sebelum gubernur jabatannya selesai, sudah bisa diresmikan," tegas Burhan.