Follow
Pemerintah didesak cabut izin taksi online yang membandel
Merdeka.com - Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memerintahkan angkutan umum berbasis online untuk mengurus perizinan. Pemerintah memberi tenggat waktu dua bulan bagi mereka untuk memenuhinya.
Sekretaris DPD Organda DKI JH Sitorus mengatakan, pengemudi taksi online wajib memenuhi peraturan tersebut. Jika tidak, Organda mendesak pemerintah mencabut aplikasi taksi online.
"Kalau juga belum siap, dan tak bisa dipenuhi ya maka dicabut aplikasi itu," kata Sitorus dalam diskusi radio, Menteng, Sabtu (26/3).
-
Bagaimana DPR RI berharap perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Mengapa DPR RI minta perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Siapa yang minta perusahaan taksi online buat tombol darurat? 'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Bagaimana cara mengatasi kemacetan di Jakarta? Diperlukan langkah khusus untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi serta menarik minat masyarakat menggunakan transportasi umum yang memadai.
-
Siapa yang diminta memberantas judi online? Sahroni menegaskan, seluruh penegak hukum termasuk juga kejaksaan, kehakiman, hingga lembaga pemasyarakatan diminta bekerja sama memberantas judi online.
-
Siapa yang diminta Menkominfo untuk ikut berantas judi online? Instruksi Menteri tersebut jelas memerintahkan seluruh perangkat dan birokrat untuk memerangi fenomena judi online.
Ia menambahkan, permasalahan utama antara taksi konvensional dengan taksi online adalah, tidak adanya kesetaraan peraturan terhadap dua moda angkutan tersebut.
Di satu sisi, taksi konvensional diharuskan menaati sejumlah peraturan, sedangkan taksi online berjalan tanpa diikat dengan peraturan.
"Harus ada kesetaraan, bagaimana komitmen penyelesaian dari persoalan ini," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kemenhub memberi waktu dua bulan bagi perusahaan Grab dan Uber untuk mengurus izin taksi online mereka. Keputusan itu diambil setelah Menhub Ignatius Jonan melakukan rapat tertutup dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Komunikasi dan Informatika; serta perwakilan perusahaan aplikasi transportasi.
(mdk/hrs)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.
Baca Selengkapnya
Biaya ojol dan taksi online di Jawa Timur kini diatur keputusan gubernur. Begini dampaknya.
Baca Selengkapnya
Menurut Menhub Budi, perlu ada ketentuan dalam UU mengenai perlindungan dan kesejahteraan para pengemudi ojol.
Baca Selengkapnya
Zulkifli menjabarkan dampak kerugian yang timbul akibat kemacetan yang ada di Jakarta tembus Rp100 triliun per tahun.
Baca Selengkapnya
Ribuan driver ojek online di Kota Batam melakukan aksi mogok dan menggeruduk kantor perwakilan aplikator, Maxim, Grab, dan Gojek.
Baca Selengkapnya
Pembatasan kendaraan pribadi di Jakarta bertujuan untuk mendorong penggunaan transportasi umum, mengatasi kemacetan, dan mengurangi emisi gas buang.
Baca Selengkapnya
Peristiwa tersebut terjadi di sebuah Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan.
Baca Selengkapnya
Anies memandang perlunya kendaraan ditambah untuk sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Baca Selengkapnya
Ribuan driver ojek online demo mendesak adanya aturan jelas mengenai tarif bagi pengguna jasa agar aplikator bertindak sewenang-wenang.
Baca Selengkapnya
ejauh ini, belum ada laporan yang diterima oleh kepolisian dari kedua belah pihak.
Baca Selengkapnya
Usai mendengarkan keterangan dari perwakilan Kominfo, massa membubarkan diri dengan tertib
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi B DPRD DKI mendukung pembatasan kepemilikan dan usia kendaraan bermotor sehingga kemacetan dan polusi udara di Jakarta dapat diatasi.
Baca Selengkapnya