Pemerintah didesak cabut izin taksi online yang membandel

Merdeka.com - Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memerintahkan angkutan umum berbasis online untuk mengurus perizinan. Pemerintah memberi tenggat waktu dua bulan bagi mereka untuk memenuhinya.

Sekretaris DPD Organda DKI JH Sitorus mengatakan, pengemudi taksi online wajib memenuhi peraturan tersebut. Jika tidak, Organda mendesak pemerintah mencabut aplikasi taksi online.

"Kalau juga belum siap, dan tak bisa dipenuhi ya maka dicabut aplikasi itu," kata Sitorus dalam diskusi radio, Menteng, Sabtu (26/3).

Ia menambahkan, permasalahan utama antara taksi konvensional dengan taksi online adalah, tidak adanya kesetaraan peraturan terhadap dua moda angkutan tersebut.

Di satu sisi, taksi konvensional diharuskan menaati sejumlah peraturan, sedangkan taksi online berjalan tanpa diikat dengan peraturan.

"Harus ada kesetaraan, bagaimana komitmen penyelesaian dari persoalan ini," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kemenhub memberi waktu dua bulan bagi perusahaan Grab dan Uber untuk mengurus izin taksi online mereka. Keputusan itu diambil setelah Menhub Ignatius Jonan melakukan rapat tertutup dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Komunikasi dan Informatika; serta perwakilan perusahaan aplikasi transportasi.