Solo KLB Corona, ASN Mulai Kerja dari Rumah
Merdeka.com - Aparatur Sipil Negara (ASN) di kalangan Pemkot Solo menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) terhitung mulai Kamis (19/3) kemarin. Kebijakan tersebut sebagai upaya untuk mencegah penularan Covid-19.
Sekretaris Daerah Kota Solo, Ahyani mengatakan, pihaknya mempersilakan ASN untuk mulai kerja di rumah pada hari Kamis atau Jumat.
"Kami serahkan pada kebijakan di OPD (organisasi perangkat daerah) masing-masing. Silakan mau mulai hari ini juga boleh," ujar Ahyani, Jumat (20/3).
-
Kenapa PNS di Aceh bekerja dari rumah saat PON? Kebijakan ini dikeluarkan Pj Gubernur Aceh, Safrizal untuk menghindari kemacetan lalu lintas dan mencegah penumpukan massa selama PON XXI.
-
Kenapa ASN DKI diharuskan WFH? Hal ini diterapkan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah Setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1445 H.
-
ASN DKI siapa yang diprioritaskan WFH? Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (Work From Home) bagi aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta secara selektif pada 16-17 April 2024.
-
Bagaimana polisi dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19? Operasi Aman Nusa II menjadi studi kasus utama yang memperlihatkan bagaimana kepolisian, dengan sumber daya dan kapasitasnya, dapat berkontribusi signifikan terhadap penanganan krisis kesehatan publik.
-
Kapan ASN DKI WFH? Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (Work From Home) bagi aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta secara selektif pada 16-17 April 2024.
-
Bagaimana Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
Menurut Ahyani, terkecuali untuk OPD yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, akan dilakukan sistem piket. Hal tersebut dikarenakan, pelayanan masyarakat di lingkungan Balai Kota Solo masih terus berjalan.
"Untuk petugas pelayanan masyarakat memang lebih sulit. Berbeda dengan mereka yang di dalam kantor, lebih luwes," katanya.
Ahyani menjelaskan, mekanisme piket akan menyesuaikan kebutuhan di masing-masing OPD. Ia mencontohkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), semua dihitung hingga jam tertentu sebagai batas akhir pendaftaran.
"Mereka harus menyelesaikan antrean yang sudah ada. Kami juga mengimbau agar dilakukan sosial distancing," katanya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, sejauh ini untuk tiap mekanisme diserahkan pada masing-masing OPD. Namun yang perlu ditekankan, tiap OPD harus menaati standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditentukan. Pihaknya akan menjalankan kebijakan tersebut hingga sampai 1 Maret.
"Sampai 1 Maret, nanti kami akan lakukan evaluasi," katanya lagi.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pekerjaan tersebut ditambahkan karena ASN tidak keluar rumah selama jam kerja. Dan pengawasan tetap akan dilakukan.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini dikeluarkan Pj Gubernur Aceh, Safrizal untuk menghindari kemacetan lalu lintas
Baca SelengkapnyaWFH diberikan secara selektif, khususnya bagi ASN yang melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman.
Baca SelengkapnyaPenerapan WFH ini bertujuan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas selama arus balik balik mudik 2024.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI mewajibkan seluruh pegawainya untuk bekerja di kantor, meskipun KemenPANRB memberikan kesempatan ASN di instansi tertentu untuk WFH.
Baca SelengkapnyaPekerjaan bagi ASN yang WFO akan diperbanyak. Sehingga pengawasan tetap harus dilakukan pimpinan.
Baca SelengkapnyaMelalui pemberlakuan kebijakan WFH ini, Adam berharap jumlah mobilitas orang yang keluar rumah bisa berkurang.
Baca Selengkapnya"Tidak boleh, Jangankan mudik, pergi ke pasar pun nggak boleh. Pakai daster kalau ibu-ibu sambil goreng sambil masak WFH juga nggak boleh."
Baca SelengkapnyaMenurut Heru, pengawasan terhadap ASN DKI yang sedang WFH telah dilakukan secara maksimal.
Baca SelengkapnyaPNS pusat dan daerah di DKI Jakarta diizinkan bekerja dari rumah selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN 2023.
Baca SelengkapnyaUntuk layanan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan diberlakukan WFH paling banyak 50 persen dan WFO disesuaikan dengan persentase WFH.
Baca SelengkapnyaHeru berujar pengorbanan ASN yang mau WFH ini nantinya akan mendapat ganjaran dari sang pencipta.
Baca Selengkapnya