Turunkan Emisi Karbon, Kementerian ESDM Siapkan Regulasi Investasi Pembangkit EBT
Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyiapkan regulasi terkait investasi pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT). Aturan tersebut disiapkan, karena Kementerian ESDM menargetkan pada tahun 2030, emisi karbon bisa menurun sebesar 29 persen.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan saat ini pihaknya tengah menyusun ulang, melakukan kajian ihwal pemanfaatan energi terbarukan. Pemerintah, kata dia, berkomitmen mencapai net zero emisi karbon pada tahun 2060.
"Sulsel menjadi salah satu provinsi yang pencapaiannya (menurunkan emisi karbon) sangat baik yakni di atas 20 persen. Secara nasional 11,7 persen, kita harus menuju 23 persen dalam rangka mengamankan komitmen kita menurunkan 29 persen pada tahun 2030 dengan usaha sendiri," kata Dadan saat acara semi simposium Forum Keberlanjutan 2022 di Hotel Claro Makassar, Selasa (22/3).
-
Bagaimana Kementerian ESDM menetapkan potensi penyimpanan karbon nasional? Sebagai informasi, Kementerian ESDM baru saja menerbitkan angka Potensi Penyimpanan Karbon Nasional Tahun 2024 sebesar 572 miliar ton CO2 pada saline aquifer, dan 4,85 miliar ton CO2 pada depleted oil and gas reservoir.
-
Apa target PHE dalam menekan emisi? PHE terus berkomitmen untuk menekan emisi karbon antara lain melalui implementasi enam pilar dekarbonisasi perusahaan yaitu energy demand & efficiency, gas recovery & asset integrity, low carbon power, low carbon heat, Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS), serta offsetting melalui natural based solution.
-
Siapa yang berkomitmen menurunkan emisi karbon melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik? Mewakili Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatkan, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon 358 juta ton CO2 ekuivalen di tahun 2030.
-
Apa yang dilakukan Kementerian ESDM untuk mendukung teknologi CCS? 'Pak Menteri ESDM sudah menetapkan keputusan bahwa biaya CCS dapat masuk dalam cost recover,' ujar Noor.
-
Bagaimana Pertamina menurunkan emisi karbon? Langkah tersebut menurut Nicke, sudah sesuai dari aspek lingkungan karena dapat menurunkan karbon emisi dan juga dapat menurunkan impor gasoline.
-
Apa yang dilakukan Pemprov Kaltim untuk mendukung kebijakan energi terbarukan? Dia kemudian meminta Perusda dapat mengoptimalkan peran, serta melakukan langkah-langkah nyata mendukung kebijakan pemerintah pusat.
Ia mengatakan Kementerian ESDM memiliki dua program sangat penting untuk mendukung EBT. Dadan mengaku sudah menggandeng Institute for Essential Services Reform (IESR) untuk menggali potensi menurunkan emisi karbon.
"Kita sudah menggunakan angka IESR untuk menentukan target penurunan emisi karbon. Kami lihat angkanya sangat realistis," tegasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa mengatakan saat ini cuaca sudah tak menentu, terjadi kekeringan, badai dan musim panen yang tidak jelas. Sebab itu, temperatur emisi gas rumah kaca di atmosfer harus diturunkan.
"Menurut para ahli kita harus memotong 45 persen pada tahun 2030. Peran Indonesia menjadi penting, kenapa? Kita produsen gas rumah kaca nomor tujuh terbesar di dunia," ucap Fabby.
Bila ingin menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi, kata dia, maka dekarbonisasi harus dilakukan secara terencana supaya tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sangat besar dengan melakukan dekarbonisasi melalui pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan.
"Banyak negara yang enggan melakukan dekarbonisasi karena dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi," tuturnya.
Menurutnya, rendahnya target pengembangan energi terbarukan bertentangan dengan tren penurunan harga energi terbarukan yang semakin kompetitif.
Padahal, berdasarkan kajian IESR menunjukkan secara teknis dan ekonomis, sektor energi dapat menjadi nol emisi pada tahun 2050 dengan menggunakan 100 persen energi terbarukan.
Ia mengatakan ada empat pilar atau syarat utama menuju dekarbonisasi pada sektor energi (pembangkit listrik, transportasi dan Industri), antara lain menggunakan energi terbarukan, elektrifikasi, penurunan energi fosil dan bahan bakar bersih.
"Deforestasi sektor energi akan menciptakan jutaan pekerjaan hijau baru dan meningkatkan efisiensi energi," ungkapnya.
President Director PT Vale Indonesia Tbk, Febriani Eddy mengatakan untuk menurunkan emisi karbon, maka bahan baku energi baru dan terbarukan atau EBT harus berasal dari proses yang berkelanjutan, terutama rendah karbon.
Berdasarkan peta dekarbonisasi pada 2030 menuju nol emisi karbon, Febriani berkomitmen melakukan pengurangan sebanyak 33 persen emisi absolut.
"PT Vale mendukung transisi menuju energi baru dan terbarukan melalui praktik pertambangan yang berkelanjutan. Keberlanjutan lebih dari bisnis, pembangunan berkelanjutan adalah bagian dari PT Vale," tutur Febriani di lokasi sama.
Febriani menjelaskan 3 PLTA dengan total kapasitas 356 MW mengurangi sekitar 1 juta ton Co2eq per tahun.
Selain itu, pihaknya juga telah melakukan penghentian inisiatif konvensi batubara yang berpotensi menghemat biaya USD 40 juta demi menghindari tambahan 200 ribu Co2eq per tahun.
Vale juga memanfaatkan teknologi mutakhir untuk memastikan kualitas air limpasan tambang yang memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.
Febriani mengatakan dirinya juga berkomitmen pada rehabilitasi dan keanekaragaman hayati.
"Sebanyak 3.021.44 ha total area yang direklamasi hingga tahun 2020. Ada 24.022 pohon eboni yang ditanam dan 40 persen penambahan komposisi spesies pohon pionir untuk aktivitas regenerasi," ucapnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Permen tentang implementasi penangkapan dan penyimpangan karbon tinggal menunggu persetujuan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJalan dekarbonisasi merupakan panduan penting menuju net zero emission.
Baca SelengkapnyaPercepatan transisi energi fosil ke EBT diperlukan untuk mewujudkan target emisi karbon netral atau net zero emission pada 2060 mendatang.
Baca SelengkapnyaPemerintah seharusnya mengevaluasi faktor penyebab kegagalan pencapaian target investasi energi terbarukan selama ini.
Baca SelengkapnyaLangkah ini diperlukan untuk mengurangi tingkat emisi dari operasional smelter. Termasuk dalam mengejar target nol emisi karbon.
Baca SelengkapnyaPemerintah target mencapai bauran EBT 23 persen di 2025.
Baca SelengkapnyaPLN tengah fokus dalam pengurangan penyediaan listrik yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Baca SelengkapnyaInisiatif konversi serupa sebelumnya juga dilakukan di Blok South Sumatra (Stasiun Serdang, Gunung Kembang, dan Temelat) di Sumatera Selatan.
Baca SelengkapnyaStrategi PLN untuk mencapai net zero emission 2060, terbagi menjadi beberapa tahap.
Baca SelengkapnyaPemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 68 gigawatt (GW) dalam 10 tahun ke depan.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan kajian Asian and Pacific Economic Review (APER) di kawasan ASEAN, Eniya menyebut angka investasi hijau saat ini lebih tinggi 70 persen.
Baca SelengkapnyaHal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan Sustainable Development Goals 13 PBB.
Baca Selengkapnya