Follow
Bawaslu diminta tegas awasi akun anonim yang sebarkan kampanye hitam
Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR Ahmad Baidowi berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat mengawasi media sosial menjelang Pilkada Serentak tahun 2017. Dia menilai, jelang Pilkada banyak ditemukan adanya akun-akun anonim yang lahir untuk menjatuhkan salah satu calon kepala daerah dengan melancarkan kampanye hitam.
"Kita berharap pada Bawaslu agar tidak hanya fokus pada akun-akun yang resmi," katanya dalam sebuah diskusi membahas sosial media dan Pilkada di Jakarta, Senin (26/9).
Politikus PPP ini berharap akun-akun anonim tersebut patut diawasi mengingat sosial media memiliki peran penting menjelang maupun saat Pilkada berlangsung. Komisi II DPR, kata dia, juga membuka peluang untuk membatasi gerak akun-akun anonim dalam Pilkada melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
-
Bagaimana cara PKD mengawasi Pilkada? PKD memiliki tugas sebagai berikut: 1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap Pelaksanaan kampanye Pendistribusian logistik Pemilu Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di wilayah kelurahan/desa. Mengawasi, memelihara, dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai ketentuan peraturan perundangan Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
-
Siapa yang mengawasi Pilkada? Diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota.
-
Mengapa pengawasan pemilu sangat penting bagi demokrasi di Indonesia? Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Dengan adanya pengawasan yang baik, proses pemilu akan berjalan secara fair dan tidak terjadi manipulasi atau kecurangan.
-
Mengapa peran pengawas pilkada 2024 penting? Pada Pilkada 2024, peran pengawas semakin penting mengingat dinamika politik yang semakin kompleks dan teknologi yang semakin canggih.
-
Bagaimana menjadi pantarlih pilkada? Dengan mematuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan, calon Pantarlih akan memenuhi kualifikasi untuk mendaftar sebagai Pantarlih pada Pilkada 2024.
"DPR mengimbau kampanye di media sosial ada norma-norma yang harus dipatuhi," jelasnya.
Dalam kesempatan sama, Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiayansah mengimbau agar seluruh tim dari calon kepala daerah tak melancarkan kampanye hitam melalui akun-akun anonim di media sosial. Bahkan, apabila menjurus ke SARA, kepolisian bisa melakukan penindakan.
"Ketika itu konteksnya menghasut, mengadu domba hal yang memang dilarang. Ketika masyarakat melakukan hal yang dilarang itu delik aduan, tapi itu soal pidana itu kepolisian dan pihak-pihak terkait," jelas Ferry. (mdk/sho)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Fenomena ini dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kualitas proses demokrasi hingga berpotensi menimbulkan konflik antar pendukung calon kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Patroli siber itu bertujuan untuk memastikan tidak ada aktivitas kampanye dalam media sosial yang terdaftar
Baca Selengkapnya
Nasriadi juga mengimbau kepada seluruh tim sukses dan pendukung calon agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
Baca Selengkapnya
Mabes Polri berencana melakukan patroli selama Pilkada 2024, baik turun langsung ke lapangan maupun di dunia maya.
Baca Selengkapnya
Melakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca Selengkapnya
Polisi memantau dan mendeteksi konten-konten hoaks yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca Selengkapnya
Pengawasan media sosial menjadi salah satu hal yang didalami oleh Bawaslu.
Baca Selengkapnya
Ada juga Pusat Panduan Pilkada 2024, sebuah laman khusus dalam aplikasi yang menyediakan informasi kredibel dan resmi terkait proses pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Bali fokus memantau penyebaran isu-isu yang muncul di Pulau Dewata.
Baca Selengkapnya
Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca Selengkapnya
Saat disinggung mereka menolak disebut kampanye, namun hanya silaturahmi.
Baca Selengkapnya
Para admin untuk bersinergi dalam mencegah penyebaran kabar bohong atau isu SARA.
Baca Selengkapnya