Diduga takut korupsi ketahuan, DPR naikkan Edi jadi pimpinan BPK
Merdeka.com - Direktur Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo menilai terpilihnya Edi Mulyadi sebagai pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan hasil pertempuran politik. Dua kubu koalisi yakni kubu Jokowi-JK dan Koalisi Merah Putih (KMP).
"Kalau ditelusuri bisa saja kasus Edi Mulyadi ini dampak dari pertempuran pilpres. Kalau ini dipaksakan pemilihannya, pemilihan 5 calon oleh anggota DPR tadi patut diduga tidak lepas dari pertarungan politik dua kutub antara Koalisi Merah Putih dan Indonesia Hebat," ujar Karyono di Cikini, Jakarta, Minggu (21/9).
Karyono berpendapat, masuknya kepentingan politik dalam pemilihan pimpinan BPK RI adalah untuk melancarkan kepentingan politik dari masing-masing kubu. Menurutnya, kedua kubu tersebut sama-sama memperebutkan lembaga yang strategis untuk kepentingan terselubung.
-
Kenapa tugas PPK penting dalam pemilu? Dengan demikian, PPK memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan umum di tingkat kecamatan.
-
Apa tugas utama PPK dalam pemilu? Tugas PPK dalam pemilu adalah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022. Dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu, PPK bertugas untuk melakukan penerimaan daftar pemilih, melakukan rekapitulasi penghitungan suara, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu, dan juga melakukan sosialisasi terkait dengan tahapan-tahapan Pemilu kepada masyarakat di kecamatan.
-
Apa tugas utama PPK Pilkada? Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tugas PPK diatur dalam ayat (1) pasal 8 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, meliputi:Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap.Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemilihan.Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Bagaimana PPK melakukan tugasnya dalam pemilu? Dalam menjalankan tugasnya, PPK harus menjaga netralitas dan independensinya sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan secara adil dan transparan.
-
Kenapa PKD pemilu dibentuk? Fungsi utama PKD Pemilu adalah untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari segala bentuk kecurangan. PKD pemilu juga berperan penting dalam penanganan sengketa pemilu di tingkat kelurahan atau desa.
-
Siapa yang memiliki peran penting dalam Pemilu? Keterlibatan rakyat dalam memilih pemimpin melalui Pemilu juga merupakan ekspresi dari hikmat kebijaksanaan dalam pembentukan pemerintahan, yang menjadi salah satu nilai utama dari Sila Ke-4 Pancasila.
"Bisa saja pemilihan itu diwarnai kepentingan 2 kutub tadi. Misalnya Nur Yassin yang terpilih juga berasal dari PKB yang merupakan kubu Indonesia Hebat. Padahal menurut saya itu semua karena BPK itu strategis. Padahal dia (BPK) harus independen baik dari politik maupun kepentingan terselubung lainnya," ungkap Karyono.
Karyono mengatakan, bila BPK tidak lepas dari kepentingan politik maka nantinya BPK akan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsinya mengaudit keuangan negara. "Kalau BPK tidak steril dari pemilihan kemarin maka kinerja BPK yang akan datang sulit untuk independen karena tidak lepas dari kepentingan politik sedangkan BPK harus independen," ujar Karyono.
Karyono menduga, dibalik terpilihnya Edi Mulyadi sebagai pimpinan BPK, banyak anggota DPR yang takut skandal keuangannya terungkap apabila Edi tidak dinaikkan menjadi pimpinan BPK.
"Saya khawatir dengan jabatan Edi Mulyadi tersebut dia menemukan beberapa temuan kasus sehingga dia dinaikkan supaya kasus itu tidak mencuat. Karena dulunya dia deputi investigasi tentu dia punya banyak data pengelolaan negara," tutup Karyono.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Boyamin menegaskan kasus suap yang menyeret auditor maupun anggota BPK menunjukkan adanya integritas yang buruk.
Baca SelengkapnyaApakah soal kinerja atau unsur subjektif politis. Namun Djarot berkeyakinan, jawabannya adalah yang kedua.
Baca SelengkapnyaUji kelayakan dan kepatutan tersebut tidak hanya secara formil tapi haruslah uji etik individu dahulu
Baca SelengkapnyaDPR RI berencana melakukan seleksi calon Anggota BPK RI periode 2024-2029.
Baca Selengkapnya"Tampak jelas betapa nilai pancasila dan etika di dalam berpolitik dan mentaati hukum itu terjadi degradasi yang amat sangat,"
Baca SelengkapnyaDewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansjah Djumala, mengaku prihatin dengan kondisi Indonesia akhir-akhir ini.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah mengingatkan agar pimpinan dan dewas KPK yang akan terpilih dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaJokowi resmi menandatangani keputusan presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua sekaligus Anggota KPK pada 28 Desember lalu.
Baca SelengkapnyaMahfud mengatakan karena masalah tersebut, dapat meloloskan sosok seperti Ketua KPU maupun Ketua KPK saat ini.
Baca SelengkapnyaIrjen Pol Karyoto akhirnya buka suara soal kejelasan nasib kasus dugaan kebocoran data KPK perkara korupsi Kementerian ESDM
Baca SelengkapnyaBanyak figur yang lebih layak dipilih sebagai anggota ketimbang calon dari politisi.
Baca Selengkapnya