Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fadli Zon: Jangan sampai reshuffle memunculkan masalah baru

Fadli Zon: Jangan sampai reshuffle memunculkan masalah baru Fadli Zon di KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menghasilkan orang-orang yang terbaik. Dirinya berharap wacana reshuffle ini jangan sampai memunculkan masalah baru.

Oleh karenanya, Presiden benar-benar dituntut untuk mengambil keputusan sesuai kepentingannya dalam mengatur pemerintahan. "Itu kan hak presiden reshuffle kepada pembantunya. Kita berharap presiden betul-betul mengambil keputusan sesuai kepentingannya," ujar Fadli di Gedung DPR RI Senayan, Senin (25/7).

"Cari orang orang yang terbaik. Jangan sampai reshuffle ini memunculkan masalah baru," katanya menambahkan.

Orang lain juga bertanya?

Fadli menilai, aspek-aspek pemerintahan yang terkait langsung dengan masyarakat seperti aspek hukum dan masalah ekonomi harus lebih diperhatikan presiden saat akan melakukan perombakan kabinet. Sebab dirinya melihat, pada aspek hukum dan ekonomi itulah ketidakpuasan masyarakat Indonesia hari ini terletak.

"Saya kira yang menjadi masalah adalah faktor-faktor yang terkait, dengan apa yang dirasakan masyarakat. Masalah hukum dan masalah ekonomi saya lihat lebih dominan," ujar Fadli.

"Artinya, ketidakpuasan di bidang-bidang itu sangat terlihat. Maka harus jelas arahnya (reshuffle)," pungkasnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Muncul Isu Reshuffle Kabinet Pekan ini, Zulhas: Presiden Punya Hak Prerogatif
Muncul Isu Reshuffle Kabinet Pekan ini, Zulhas: Presiden Punya Hak Prerogatif

Menteri Perdagangan (Mendag) ini menegaskan, semua diserahkan kepada presiden terkait dengan reshuffle kabinet.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rapat Kejutan DPR Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Ada Poin 'Kuasa' Presiden
VIDEO: Rapat Kejutan DPR Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Ada Poin 'Kuasa' Presiden

Isi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara diusulkan diubah

Baca Selengkapnya
Ketum Hanura OSO soal Reshuffle Kabinet: Waktunya Tinggal Sedikit, Apa yang Bisa Dibikin?
Ketum Hanura OSO soal Reshuffle Kabinet: Waktunya Tinggal Sedikit, Apa yang Bisa Dibikin?

"Enggak bisa diganggu gugat, 20 hari pun mau penggantian ini, presiden masih berhak mengganti itu. Tinggal logika dan etika," ujar Oesman Sapta Odang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Sekjen PDIP Hasto Respons Isu Pemakzulan Jokowi, Singgung Pelanggaran Konstitusi
VIDEO: Sekjen PDIP Hasto Respons Isu Pemakzulan Jokowi, Singgung Pelanggaran Konstitusi

Menurutnya, pemakzulan dapat terjadi jika presiden melanggar konstitusi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Reshuffle Kabinet, NasDem: Bisa Saja Menteri Dilantik Sekarang Jadi Kabinet Prabowo-Gibran
Jokowi Reshuffle Kabinet, NasDem: Bisa Saja Menteri Dilantik Sekarang Jadi Kabinet Prabowo-Gibran

NasDem menilai perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Baca Selengkapnya
Wacana Jokowi Reshuffle Kabinet, PDIP Kurang Setuju Kecuali Menteri Berurusan Hukum
Wacana Jokowi Reshuffle Kabinet, PDIP Kurang Setuju Kecuali Menteri Berurusan Hukum

Wacana reshuffle kabinet muncul usai Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor.

Baca Selengkapnya
Respons Puan soal Isu Reshuffle Menteri PDIP
Respons Puan soal Isu Reshuffle Menteri PDIP

Beredar kabar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Baca Selengkapnya
Soal Erick Thohir jadi Cawapres, Zulhas: Jangan Kelihatan Ngejar Terus, Nanti Enggak Jadi
Soal Erick Thohir jadi Cawapres, Zulhas: Jangan Kelihatan Ngejar Terus, Nanti Enggak Jadi

Kalau terlalu kelihatan memaksa, maka apa yang diinginkan PAN tidak akan terjadi.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Ingatkan Para Menteri Tidak Bikin Kebijakan Kontroversi di Akhir Pemerintahan Jokowi
Moeldoko Ingatkan Para Menteri Tidak Bikin Kebijakan Kontroversi di Akhir Pemerintahan Jokowi

Moeldoko membeberkan rapat paripurna yang digelar di IKN.

Baca Selengkapnya
Zulhas Dukung Jokowi Boleh Memihak di Pilpres 2024: Presiden Ini Jabatan Publik dan Politik
Zulhas Dukung Jokowi Boleh Memihak di Pilpres 2024: Presiden Ini Jabatan Publik dan Politik

Zulkifli Hasan mendukung penyataan Presiden Jokowi soal presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye

Baca Selengkapnya
Mahfud Tanggapi Kapolri Soal Estafet Kepemimpinan: Enggak Apa-apa, Kita Semua Akan Melanjutkan
Mahfud Tanggapi Kapolri Soal Estafet Kepemimpinan: Enggak Apa-apa, Kita Semua Akan Melanjutkan

"Ya, itu enggak apa-apa. Kita semua akan melanjutkan, kan tidak akan membubarkan negara," kata Mahfud

Baca Selengkapnya
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.

Baca Selengkapnya