Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fadli Zon Minta Mendagri Mundur, Tak Becus Urus e-KTP

Fadli Zon Minta Mendagri Mundur, Tak Becus Urus e-KTP Fadli Zon. ©2017 dok foto dok ri

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengusulkan Mendagri Tjahjo Kumolo mundur karena dianggap tidak becus mengurusi KTP elektronik. Hal itu menyusul ditemukannya KTP elektronik berceceran di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Bahkan blanko ditemukan dijual lewat situs penjualan, dan di toko fisik.

"Saya kira saudara Tjahjo Kumolo sebaiknya mengundurkan diri aja. Ini enggak becus mengurus masalah e-KTP, mengurus DPT dan juga mengurus data-data kependudukan. Ini masalah-masalah basic kok. Selama 4 tahun ini ngapain saja gitu loh," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan Selasa (11/12).

Fadli mengatakan, Tjahjo pernah mengaku siap dipecat jika tidak sanggup menjadi menteri. Dia menilai data kependudukan bisa berceceran seperti sampah itu sudah batas kelewatan.

Orang lain juga bertanya?

"Saya baca itu menteri dalam negeri siap dipecat untuk apa itu, harusnya mengundurkan diri saja kalau memang tidak sanggup ya. Karena ini sudah kelewatan. Tidak ada di negara lain, seluruh dunia," tegasnya.

Fadli menyebut kasus KTP elektronik berceceran ini menjadi momen untuk Kemendagri berbenah. Terutama dalam hal perlindungan data penduduk. Dia mengecam apabila data tersebut malah dipegang oleh pihak-pihak swasta.

"Saya kira ini harus menjadi evaluasi total, sehingga data kependudukan itu menuju pada single identity number, seperti di negara-negara maju," kata dia.

Fadli heran Kemendagri bisa kecolongan. Seharusnya kata dia, Kemendagri bertanggungjawab atas peristiwa tersebut bukanlah malah melempar tanggungjawab.

"Kalau itu tindak pidana kenapa bisa kecolongan ya. Apapun tanggung jawab siapa data kependudukan? Tanggung jawab siapa? Ya yang bertanggungjawab itu sudah pasti di Kemendagri. Pentolannya ya Mendagri di bawahnya Dirjen Dukcapil, ya dua-duanya menurut saya enggak becus. Jelas kok itu," pungkasnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Effendi Simbolon Sayangkan Dirjen Aptika Kominfo Mundur: Harus Menterinya yang Mundur atau Dipecat
Effendi Simbolon Sayangkan Dirjen Aptika Kominfo Mundur: Harus Menterinya yang Mundur atau Dipecat

Effendi pun berharap agar di Kabinet Prabowo Subianto dilakukan fit and proper test untuk memilih para menterinya.

Baca Selengkapnya
Dirjen Dukcapil Pastikan Tidak Ada Kelangkaan Blangko e-KTP
Dirjen Dukcapil Pastikan Tidak Ada Kelangkaan Blangko e-KTP

Memastikan bahwa tidak ada kelangkaan blangko pada e-KTP

Baca Selengkapnya
60 Ribu Pemilih Potensial di Bandung Belum Memilili E-KTP
60 Ribu Pemilih Potensial di Bandung Belum Memilili E-KTP

Pemilih potensial tersebut rata-rata akan menginjak usia 17 tahun pada 14 Februari mendatang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasto Ungkap Alasan Foto Presiden Jokowi Dicopot di Kantor PDIP, Singgung Sumpah Setia
VIDEO: Hasto Ungkap Alasan Foto Presiden Jokowi Dicopot di Kantor PDIP, Singgung Sumpah Setia

Hasto Kristiyanto menegaskan pengurus pusat tidak memberikan arahan untuk mencopot foto Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Ganjar-Mahfud Luncurkan KTP Sakti, TKN Prabowo-Gibran: Ingat, Ada Paslon Diperiksa di Kasus E-KTP
Ganjar-Mahfud Luncurkan KTP Sakti, TKN Prabowo-Gibran: Ingat, Ada Paslon Diperiksa di Kasus E-KTP

TKN Prabowo-Gibran menyindir program KTP Sakti dengan kasus mega korupsi proyek e-KTP.

Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo Diadukan ke Polisi, Buntut Tudingan Intervensi Presiden pada Kasus e-KTP
Agus Rahardjo Diadukan ke Polisi, Buntut Tudingan Intervensi Presiden pada Kasus e-KTP

Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Endus Motif Politik di Balik Pengakuan Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi soal E-KTP Setnov
Moeldoko Endus Motif Politik di Balik Pengakuan Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi soal E-KTP Setnov

Moeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.

Baca Selengkapnya
PDIP Wanti-Wanti Skenario Tersembunyi di Kasus KTP Warga Jakarta Dicatut Dukung Dharma-Kun
PDIP Wanti-Wanti Skenario Tersembunyi di Kasus KTP Warga Jakarta Dicatut Dukung Dharma-Kun

Hasto meminta penyelenggara Pemilu untuk mencermati dan mengkroscek dengan baik sehingga jangan sampai ada sekenario pengaturan kekuasaan.

Baca Selengkapnya
Heboh soal Pencatutan KTP Warga DKI Dukung Paslon Pilkada, Menkominfo Respons Begini
Heboh soal Pencatutan KTP Warga DKI Dukung Paslon Pilkada, Menkominfo Respons Begini

Budi menilai, selama pencatutan KTP itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada Pemilu, maka dipersilahkan saja.

Baca Selengkapnya
Polemik e-Materai, Puan Ingatkan Pemerintah Jangan Persulit Masyarakat Daftar CPNS
Polemik e-Materai, Puan Ingatkan Pemerintah Jangan Persulit Masyarakat Daftar CPNS

Puan menilai, persoalan e-materai tersebut menghambat proses pendaftaran para pelamar

Baca Selengkapnya
Foto Presiden Jokowi Tak Dipajang, PDIP Sumut Minta Maaf
Foto Presiden Jokowi Tak Dipajang, PDIP Sumut Minta Maaf

DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara menyampaikan permohonan maaf atas insiden tidak terpajangnya foto Presiden Joko Widodo

Baca Selengkapnya
Pencatutan Dukungan Calon Independen Dinilai Bersifat Administratif
Pencatutan Dukungan Calon Independen Dinilai Bersifat Administratif

KPU DKI Jakarta bisa mengurangi dukungan yang diduga mencatut KTP warga Jakarta tersebut.

Baca Selengkapnya