Follow
Hatta Rajasa jadi cawapres sudah harga mati berkoalisi
Merdeka.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mengusung ketua umumnya untuk menjadi cawapres dalam Pilres 2014. Hal itu pun menjadi harga mati yang ditawarkan PAN dalam berkoalisi.
"Kami tawarkan cawapres. Itu harga mati," kata Ketua Komite Pemenangan Pemilu Nasional (KPPN) DPP PAN, Joncik Muhammad, seperti dikutip dari antaranews, Selasa (15/4).
Menurut Joncik, Hatta Rajasa sudah terbukti berpengalaman dan kompeten duduk di pemerintahan. Sehingga harga mati pengusungan cawapres itu sangat wajar dilontarkan kepada bakal partai koalisi.
-
Siapa yang memimpin Kabinet Hatta II? Kabinet yang bekerja dari 4 Agustus 1949 hingga 14 Desember 1949 ini dipimpin oleh Bung Hatta.
-
Kapan Mohammad Hatta terpilih sebagai Wakil Presiden pertama RI? Kemudian pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pagesangan Timur 56 tepatnya pukul 10.00 kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945 Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Hatta sebagai Wakil Presiden.
-
Bagaimana Hatta mengembangkan pengetahuan politiknya? Pengetahuan politiknya berkembang dengan cepat saat Hatta sering menghadiri berbagai ceramah dan pertemuan-pertemuan politik.
-
Bagaimana menurut Hasto pemimpin yang lahir dari rakyat berjuang? Hasto menambahkan pemimpin yang lahir dari rakyat biasa, bisa melakukan blusukan, seperti capres Ganjar Pranowo.
-
Bagaimana Jenderal R Hartono menjadi Kasad? 'Kalau di infanteri kan saingan banyak, sedangkan di kavaleri lebih sedikit. Akhirnya saya dipilih Presiden Soeharto menjadi Kasad pertama dari Kavaleri,' kenang R Hartono.
-
Siapa yang dianggap sukses memimpin Jateng? Nama Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Luthfi santer difavoritkan akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Jateng. Dia dinilai sukses membawa Jateng sebagai daerah yang aman kondusif selama ia menjabat sebagai kapolda.
"Memangnya ada yang lebih kompeten dari pak Hatta. Dia sudah terbukti dan sempurna," ujar dia.
Joncik mengungkapkan belakangan ini PAN secara intensif melakukan komunikasi politik dengan PDI Perjuangan dan Gerindra untuk merealisasikan peluang koalisi. Dalam kesempatan itu, Hatta langsung turun tangan menemui struktur kedua partai tersebut.
"Hingga saat ini hanya dua partai itu yang paling intensif jalinan komunikasinya. Kalau dengan Golkar komunikasinya tidak terlalu intensif, lagi pula kalau Pak Ical dengan Pak Hatta itu tidak pas, Pak Ical Lampung, Pak Hatta Palembang," seloroh dia.
(mdk/cza)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah melontarkan statement terkait potensi Ganjar Pranowo berpasangan dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
Hasto juga membandingkan posisi Prabowo Subianto yang tetap menjadi Menteri Pertahanan meski maju sebagai calon presiden.
Baca Selengkapnya
Sejak kuliah, Basarah aktif berorganisasi. Ia merupakan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Baca Selengkapnya
Hasto juga menyindir rekayasa hukum di MK dan sisi gelap kekuasaan.
Baca Selengkapnya
Air mata Hasto mengucur bukan karena tidak bisa menjawab pertanyaan penguji sidang doktornya, melainkan ketika menyinggung soal kepemimpinan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Untuk mengurus negara, setidaknya harus pernah menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi.
Baca Selengkapnya
Hasto menilai, perlu ada evaluasi kala memasuki masa transisi.
Baca Selengkapnya
PKS menilai, Mahfud memiliki rekam jejak mumpuni. Pernah menjadi hakim MK hingga anggota DPR.
Baca Selengkapnya
Menurut Hatta, waktu yang dibatasi moderator itu membuat masyarakat masih ingin mendengar gagasan disampaikan capres-cawapres.
Baca Selengkapnya
"Politik harus bersandarkan pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan individu, keluarga, atau kepentingan golongan," kata Hasto.
Baca Selengkapnya
Dia pun menilai, jika KPU mengubah format debat capres-cawapres yang terutang dalam PKPU akan menimbulkan respons negatif di masyarakat.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, MK sudah memutuskan secara independen dan objektif.
Baca Selengkapnya